Catatan Perjalanan Benjina; Sisi Lain Kepulauan Aru

Benjina, 16 September 2012

Perjalanan kali ini kami berkesempatan menembus lebih jauh di wilayah Kabupaten Kepulauan Aru. Puskesmas Benjina, salah satu puskesmas dengan jangkauan ‘termudah’ di wilayah ini, menjadi target sasaran. Perjalanan menuju lokasi Puskesmas Benjina bisa ditempuh dengan perahu bermotor reguler dengan perjalanan sekitar 3-4 jam dari ibukota Kabupaten Kepulauan Aru, Dobo. Perjalanan yang cukup ‘mudah’ untuk wilayah kabupaten kepulauan yang memiliki 547 pulau ini.

Perjalanan kali ini dalam rangka evaluasi pelaksanaan Jampersal di wilayah ini. Pada kesempatan ini kami berangkat berdelapan. Tiga orang dari Pusat Humaniora, seorang dosen Poltekkes Mataram, dua orang dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru, serta dua orang driver speedboat milik Dinas Kesehatan yang kami pinjam. Pada saatnya nanti di wilayah Puskesmas Benjina kami ditemani lagi oleh dua orang enumerator yang berasal dari perawat Puskesmas Benjina sendiri.

Puskesmas Benjina terletak di Desa Benjina, Kecamatan Aru Tengah, yang berada di pesisir sebelah barat Pulau Kobroor. Dalam kecamatan yang sama sebenarnya ada 4 Puskesmas yang beroperasi untuk sekitar 24 desa yang ada di wilayah ini, sedang Puskesmas Benjina sendiri bertanggung jawab atas 11 desa, dengan bentangan wilayah yang cukup luas.

Pertama kali merapat di daratan Benjina, kami disambut oleh ‘mbak-mbak’ yang sedang bergerombol menunggu ‘suami’nya bertandang. Kesan awal yang kurang manis, dan benar-benar menjadi kurang manis pada saat semua cerita terkuak pada akhirnya. Tapi kali ini kita simpan sebentar catatan kurang manis itu.


JAMPERSAL DAN SISTEM PELAYANAN KESEHATAN

Kunjungan pertama adalah kulonuwun ke Puskesmas Benjina sekaligus untuk assessment dengan seluruh bidan yang melayani Jampersal di wilayah ini. Di Puskesmas Benjina terdapat tenaga bidan sebanyak lima orang, yang entah mengapa semuanya ditugaskan berkumpul di Puskesmas Induk Benjina saja. Sama sekali tidak ada ‘bidan desa’ di wilayah ini? Dalam sebuah kesempatan diskusi dengan salah satu Kepala Dusun, Dusun Papakula Kecil, terungkap bahwa di desanya tidak ada tenaga bidan sama sekali, yang ada adalah 4 orang tenaga dukun bayi.

Menurut pengakuan rekan Puskesmas, terdapat 3 Pustu (Puskesmas Pembantu), yaitu di Namara, Selibatabata dan Fatujuring. Hanya saja yang ada tenaga perawat hanya di Pustu Selibatabata, dua lainnya masih kosong. Di wilayah Benjina juga ada satu Poskesdes (Pos Kesehatan Desa), yaitu di Maririmar yang juga tersedia tenaga perawat laki-laki.

Puskesmas Benjina dikepalai oleh seorang dokter, yang merupakan seorang dokter lulusan pertama yang asli daerah, yang rumahnya saat ini berada di Makassar. Saat ini beliau sudah dipindahkan sebagai kepala bidang di Rumah Sakit Kabupaten di DOBO, jadi secara otomatis lebih sering di Dobo dan Makassar daripada di Benjina.

Selanjutnya kami banyak melakukan penelusuran ibu hamil-bersalin-nifas yang menggunakan fasilitas Jampersal. Dalam pelaksanaan penelusuran kami percayakan pada petugas dari Dinas Kesehatan serta petugas dari Puskesmas Benjina. Pada wilayah Rumah Kayu Indonesia atau biasa disingkat RKI, kawasan berpenduduk paling ramai, kami menemukan fakta sekitar 15 dari 30 nama yang tertera di kohort Puskesmas tidak ada sama sekali di wilayah dimaksud. Tidak validnya data kohort untuk klaim Jampersal ini menyebabkan kami melakukan penelusuran ibu hamil-bersalin-nifas secara langsung ke masyarakat dengan tidak bergantung lagi secara penuh pada kohort Puskesmas.

Dalam sebuah kesempatan diskusi yang melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama, yang dihadiri oleh pendeta, kepala desa, kepala dusun, kader, dukun bayi, tokoh wanita serta seorang tokoh pemuda, mereka mengaku sama sekali tidak tahu menahu tentang Jaminan Persalinan atau yang lebih populer disingkat dengan Jampersal. Mereka bengong dan terdiam seribu bahasa ketika ditanyakan tentang apa itu Jampersal? Dalam kesempatan lain Kepala Puskesmas mengaku menyelenggarakan pertemuan lintas sektor secara rutin tiga kali sebulan dengan mempergunakan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).

Pada kesempatan diskusi tersebut para tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat juga sempat melontarkan usulan pengadaan pos-pos siaga di beberapa titik desa. Karena pelayanan kesehatan ibu dan anak yang mengandalkan satu titik di puskesmas saja menjadi salah satu faktor penyulit akses masyarakat di wilayah ini. Dalam forum diskusi yang sama, Kepala Desa Benjina menyatakan kesanggupannya untuk menyediakan tanah di wilayahnya untuk keperluan tersebut. Usulan lain yang menarik adalah usulan dari bapak pendeta yang untuk memberi perhatian dan penghargaan bagi dukun bayi. Usulan yang sangat manusiawi dari masyarakat yang merasakan manfaat keberadaan dukun bayi di tengah ketidaktersediaan tenaga kesehatan.

Menurut pengakuan Kepala Puskesmas yang di’amin’kan oleh rekan Puskesmas lainnya, menyatakan bahwa Puskesmas menurunkan petugas untuk berkeliling di Posyandu sekali sebulan di setiap wilayah yang didominasi dengan jalur laut. Jadi, banyak masyarakat di wilayah kerja Puskesmas di wilayah ini bersentuhan dengan pelayanan kesehatan sebulan sekali. Jadi bila sakit saat baru saja ada kunjungan Posyandu, maka kita harus bersabar menunggu satu bulan kemudian untuk mendapatkan pengobatan.

Dalam kesempatan ini kami juga sempat berkunjung dan berbaur dengan masyarakat di beberapa lokasi. Setidaknya 7 titik lokasi yang menjadi ampuan Puskesmas Benjina telah kami datangi, yaitu Desa Benjina, wilayah RKI-Benjina (Rumah Kayu Indonesia), Desa Gulili, Desa Namara, Desa Selilau, Desa Fatujuring, dan wilayah Trans-Maijurung. Menurut masyarakat di lokasi-lokasi tersebut, memang mereka bersentuhan dengan petugas kesehatan sebulan sekali sesuai dengan jadwal Posyandu, tetapi seringkali juga mundur, sampai pada akhirnya terlewat pada jadwal bulan berikutnya lagi. Mereka bercerita dengan tetap menaruh kepercayaan penuh pada petugas kesehatan, dan bahwa memang menurut mereka kondisi ini terjadi berada di luar kuasa petugas kesehatan.

Ada sebuah insiden kecil pada saat kami hendak meninggalkan Desa Gulili pada salah satu kunjungan, di dermaga seorang kakek berjalan terbungkuk menggunakan tongkat hendak melompat ke speedboat kami, posisinya sudah duduk di bibir dermaga dengan kaki hendak menjangkau speedboat. Kakek yang sedang sakit itu mengira kita sedang ada jadwal Posyandu, dan berharap mendapat pengobatan dari mantri yang menyertai perjalanan kami. Sungguh tak tertahan hati menangis merasai rintih dan harapnya. Dan betapa Mbak Ning, mantri perempuan dari Purwokerto itu begitu telaten memberi penjelasan sekaligus memupuk harapan si kakek, dan meyakinkan bahwa dia akan kembali menjumpai kakek itu. Bersabarlah kek, bersabarlah... entah sampai kapan?
Konfirmasi kami lakukan ke petugas Puskesmas tentang penjadwalan Posyandu ini, kami mendapat jawaban bahwa memang jadwal Posyandu keliling itu rutin, tapi juga tergantung ketersediaan uang. Setidaknya membutuhkan Rp. 600.000,- sekali jalan untuk tiga sampai empat hari berkeliling Posyandu di wilayah-wilayah ampuan Puskesmas tersebut.

Tergantung ketersediaan uang? Sungguh miris mendengar jawaban ini. Bukannya Kementerian Kesehatan telah meluncurkan dana BOK ke semua Puskesmas? Yang setelah re-check ke petugas Dinas Kesehatan menemukan kenyataan bahwa Puskesmas Benjina menerima dana BOK sekitar 250 juta. Itu belum termasuk dana operasional Puskesmas yang berasal dari APBD.

Kita coba berhitung untuk ‘ketersediaan uang’ ini. Bila dibutuhkan 3 kali perjalanan untuk menjangkau Posyandu yang memerlukan biaya transportasi laut, yang sekali perjalanannya membutuhkan biaya Rp. 600.000,-, maka sesungguhnya kebutuhan per bulan untuk transportasi laut hanya membutuhkan Rp. 1.800.000,-, dan dalam setahun hanya pada kisaran Rp. 21.600.000,-. Lalu dibandingkan dengan kucuran dana BOK yang sekitar Rp. 250.000.000,-? Yang sekali lagi setelah konfirmasi dengan Dinas Kesehatan penyerapan dana BOK di Puskesmas Benjina mencapai 100%.

Kebutuhan biaya sesuai uraian di atas adalah untuk sewa longboat dari nelayan. Puskesmas Benjina sendiri sebetulnya sudah mempunyai speedboat sendiri, hanya saja sudah rusak sejak dua tahun yang lalu. Menurut keterangan Dinas Kesehatan sempat dirapatkan soal kerusakan speedboat ini dengan beberapa Puskesmas yang mengalami hal yang sama. Pada saat pengambilan keputusan, para Kepala Puskesmas merasa sanggup memperbaiki speedboatnya sendiri tanpa diambil alih oleh Dinas Kesehatan. Tetapi hasilnya untuk Puskesmas Benjina sampai saat ini dari dua tahun yang lalu tidak ada perbaikan sama sekali.


Gambaran lain adalah rencana pengembangan Puskesmas Benjina menjadi Puskesmas Rawat Inap. Pada tahun 2006 Pemerintah Propinsi membangunkan gedung rawat inap yang berjarak sekitar setengah kilo dari Puskesmas yang ada sekarang. Dan kenyataannya sampai sekarang, tahun 2012, enam tahun kemudian, pembangunan gedung yang asal-asalan dan dipaksakan menjadi mangkrak dan tidak berpenghuni, yang menurut informasi Kepala Puskesmas Benjina kuncinya baru diserahkan sekitar bulan lalu dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru juga membangun gedung rawat inap yang dibangun persis di sebelah gedung yang dibangun Pemerintah Propinsi. Proses pembangunannya sampai dengan saat ini sudah mencapai 60%.

Ada beberapa opsi kebijakan praktis yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan dan atau menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan di wilayah Benjina. Opsi kebijakan ini bisa dipilih salah satu sebagai sebuah kebijakan yang dijalankan, atau bisa juga dilaksanakan secara bersamaan. Tergantung dengan kemampuan yang ada serta skala prioritas dari pengambil kebijakan.

Pertama. Melihat fasitas umum yang ada di desa-desa wilayah Benjina yang sangat memprihatinkan, maka bisa dimaklumi jika apa tenaga kesehatan pun akan sangat manusiawi bila dia menolak untuk ditempatkan di sana. Maka sudah seharusnya pemerintah daerah mulai memikirkan ketersediaan sarana pendukung dan fasilitas umum. Hal ini memerlukan waktu, yang bisa dijadikan sebagai sebuah langkah jangka panjang.

Kedua. Memperbanyak frekuensi jadwal puskesmas terapung keliling. Langkah ini cenderung praktis dengan melihat ketersediaan sumber daya yang ada. Hanya diperlukan penambahan biaya operasional sewa longboat yang cukup besar sesuai dengan frekuensi yang diharapkan.

Ketiga. Pengadaan speedboat sebagai kendaraan operasional. Langkah ini harus disertai pula dengan pengadaan tenaga teknis awak boat untuk menjamin operasionalisasi puskesmas terapung keliling. Pada opsi kebijakan ini secara jangka panjang lebih mengirit biaya operasional daripada opsi sewa longboat.

DAMPAK INDUSTRIALISASI PERIKANAN DI BENJINA

Pada awalnya Benjina merupakan salah satu wilayah sasaran transmigrasi di Kepulauan Aru. Transmigran di sini dengan kekhususan pada dua jenis mata pencaharian, yaitu nelayan dan petani. Nelayan berlokasi di pinggiran pantai, sedang transmigran petani berada jauh lebih ke dalam pulau. Pada salah satu dusun transmigran petani yang sempat saya kunjungi, berjarak sekitar setengah jam perjalanan dari bibir pantai, dengan jalan kaki menyusuri jalan setapak yang disemen dengan kondisi berlubang di sana-sini.

Dahulu, di wilayah ini, di seberang Desa Benjina, di Pulau Maekor, berdiri beberapa perusahaan perikanan yang pada saat jaya-jayanya menyerap pekerja sekitar 8.000 orang lebih yang ditempatkan di mess-mess perusahaan. Pada saat-saat tersebut para transmigran juga turut berjaya dengan menjadi supplier hasil bumi untuk kebutuhan konsumsi para karyawan, serta supplier hasil perikanan sebagai core bussiness perusahaan tersebut.

Perusahaan-perusahaan yang dimodali asing ini banyak mendatangkan pekerja penangkap ikan beserta kapal-kapalnya dari Thailand. Kondisi ini menjadikan kondisi ekonomi pada saat itu menjadi sangat bergairah, dan memacu berduyun-duyunnya pendatang dari luar wilayah, termasuk di dalamnya para mbak-mbak yang menjadi penghibur pelepas lelah nelayan-nelayan Thailand yang telah bekerja seharian.

Tak cukup sampai di sini, para nelayan Thailand tersebut banyak yang pulang pergi di wilayah ini, dengan tenggang waktu yang cukup lama dan sering, sesuai dengan kontraknya pada perusahaan. Maka lahirlah ‘kebutuhan-kebutuhan’ baru. Kultur baru ‘kawin kontrak’ pun mulai bermunculan dan bertumbuh.


Seiring berjalannya waktu, pasca krisis moneter yang melanda republik ini, perusahaan perikanan ini bangkrut, dan mengurangi pekerjanya secara besar-besaran. Efeknya sungguh membuat miris, para transmigran banyak yang pulang kembali ke daerahnya, karena hasil pertaniannya tidak mampu terserap lagi oleh perusahaan. Para ‘janda’ Thailand pun banyak ditemui di mess-mess sekitar perusahaan yang beralih fungsi menjadi rumah-rumah bedeng dengan kondisi yang jauh dari layak, yang menurut rekan peneliti senior yang bersama saya lebih mirip (ma’af) kandang kambing. Kondisi lebih layak justru ditemui pada tempat tinggal mbak-mbak penghibur, meski juga tidak terlalu jauh berbeda. Bila Menteri Kesehatan yang seorang aktivis penanggulangan HIV/AIDS serta Gender ada di sini, saat ini, tentu akan merasakan hal yang sama dengan yang kami rasakan, betapa perempuan-perempuan kita diperlakukan menjadi lebih mirip (ma’af) tempat sampah di sini.

Saat ini, kamipun masih sering menemui orang Thailand yang tinggal di sini, yang seringkali berjalan sempoyongan, mabuk sopi (minuman keras khas Aru). Dari cerita-cerita penduduk dan teman-teman Puskesmas, banyak orang-orang Thailand yang melarikan diri dan tinggal di hutan, karena kontraknya telah habis, dan mereka tidak mau kembali atau dideportasi ke Thailand.
Dalam hati sempat terlintas tanya,
”Kenapa harus mendatangkan orang Thailand?“
“Kenapa tidak pakai orang kita?”
“Apakah orang kita tidak mampu?”
“Apakah sudah tidak ada pengangguran di Republik ini?”


CERITA TENTANG MBAK-MBAK DARI JAWA

Sore itu kami berkesempatan hunting foto sunset di dermaga dekat lokasi mbak-mbak itu. Kami duduk-duduk biasa saja bersama mereka, seperti layaknya tetangga, toh di situ juga berbaur ibu rumah tangga lain beserta anak-anak. Dari kejauhan terlihat ada kapal penangkap ikan yang masuk dan mau merapat di perusahaan, seketika sekelompok mbak-mbak itu berteriak spontan...
“Horeeeee... kapal dataaang! Kapal dataaaaang! Bojoku tekooo...”
Teriakan spontan yang membuat kami trenyuh pada akhirnya, dengan bibir yang tak henti-hentinya mengepul asap putih dari rokok yang melekat erat pada sela-sela jari, mereka bergerombol membunuh waktu. Hampa. Suwung.

Tarif short time yang berlaku dengan rata-rata Rp. 100.000,-. Kebanyakan tamu yang berkunjung berasal dari nelayan Thailand. Menurut driver speedboat yang kami bawa, sempat ditawari dengan promosi diskon, dan mereka pun bisa banting harga sampai dengan Rp. 30.000,- saat tidak ada kapal nelayan Thailand yang merapat. Harga yang cukup murah untuk sebuah harga diri.

Tarif long time dipatok seharga Rp. 500.000,- untuk waktu kebersamaan semalam suntuk sampai dengan pagi hari. Si Lelaki akan mendapat perlakuan khusus sampai dengan suguhan sarapan pagi yang dimasak oleh tangan mbak-mbak itu sendiri. Mengisyaratkan kerinduan mereka untuk memberi pelayanan selayak suami sesungguhnya.

Yaaah... bisa dibilang seluruh mbak-mbak itu berasal dari Pulau Jawa. Kata-kata mereka begitu halus saat kita pun menyapanya dengan sopan.
“Nyuwun sewu mbaak, permisi numpang lewaaat...”
“Oooo... tiyang Jawi tooo? Monggo maaas...”
Sekilas percakapan saat melintas dari dermaga di sebelah rumah tinggal mereka. Dari jendela terlihat poster ‘walisongo’ terpampang di sudut kamar mbak-mbak itu. Isyarat apa lagi yang saya bisa maknai selain kerinduan mereka untuk kembali dalam kehidupan normal?

Saat ini menurut rekan pejabat dari Dinas Kesehatan sudah terdeteksi 6 orang mbak-mbak di wilayah itu yang mengidap HIV/AIDS. Pemeriksaan rutin setiap tiga bulan sekali dilakukan oleh petugas P2 (Pemberantasan Penyakit) dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru, yang menurut cerita beberapa rekan mereka melakukan pemeriksaan sekaligus pemakai gratis mbak-mbak itu. Saya berusaha untuk tidak kaget dan memasang ekspresi datar saja mendengarnya. Terdiam. Membatu.

***
Sebuah kunjungan singkat yang memunculkan banyak pertanyaan besar di kepala!
Bagaimana seharusnya mengantisipasi culture shock sebagai dampak dari industrialisai? Bagaimana berpikir tentang pemerataan pelayanan kesehatan (equity), bila pelayanan saja tidak tersedia? Bagaimana berkoar tentang jaminan kesehatan semesta (universal coverage), bila lagi-lagi pelayanan kesehatan dasar saja tidak ada wujudnya? Tentu saja penyerapan dana hanya akan terserap di wilayah-wilayah yang pelayanan kesehatannya sudah tersedia, dan pada akhirnya akan lebih memperparah ketidakadilan yang sudah subur.

Saya salah satu pendukung gagasan universal coverage, jaminan kesehatan untuk semua orang, tapi...



“saat ini beta su pi dari tanah Aru, tapi kenangan seng hilang dari ingatan. Suatu saat beta akan datang lai... akan datang lai...“


-ADL-

Pulau Tello, Cerita lain tentang Nias Selatan

Pulau Tello, 16 Juni 2012


Perjalanan kali ini dengan misi uji coba kuesioner Riskesdas tahun 2013, membawa saya ke salah satu DTPK (Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan) yang sekaligus daerah terluar republik ini. Pulau Tello, demikian pulau berpenghuni sekitar 8 ribu jiwa ini biasa disebut. Pulau yang berada dalam wilayah pemerintahan Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan ini merupakan salah satu pusat bagi pulau-pulau kecil lain di sekitarnya.

Pulau pusat? Ahh... jangan terlalu dibayangkan yang terlalu muluk. Besarnya tak melebihi satu kelurahan di Pulau Jawa, dan bahkan di peta Indonesia pun tak terlihat keberadaannya. Sejatinya di Wilayah Pemerintahan Kecamatan Pulau-Pulau Batu terdiri atas sekitar 56 desa, tetapi yang berada di Pulau Tello ada sekitar 18 desa saja.



Saya mencoba mengelilingi pulau kecil ini dengan naik motor  bersama rekan anthropolog, Kang Setia Pranata. Secara keseluruhan perjalanan keliling pulau tak lebih hanya 14 kilometer saja, dengan jalan beraspal selebar 2 meter yang kadang meluas, kadang menyempit, meski yang lebih sering adalah menyempitnya. Perjalanan menyusuri pantai ini seharusnya menyenangkan, karena pemandangan pantai, laut dan pulau-pulau lain yang sungguh-sungguh indah, tapi kesenangan ini harus terganggu, karena saya yang duduk di depan menjadi driver, harus waspada terhadap kondisi jalan yang beberapa ruasnya telah rusak.

Dalam perjalanan mengelilingi pulau yang singkat dan menyenangkan ini, beberapa kali kami harus berhenti karena hujan. Hujan turun mulai dari rinai sampai cenderung lebat selalu menemani keberadaan kami selama di pulau ini. Cuaca di pulau ini memang sering tidak menentu, hari ke hari terasa sangat ekstrim. Sehari cerah dan terang benderang, hari berikutnya bisa terjadi hujan badai yang sungguh menakutkan.

Sepanjang perjalanan kami disuguhi banyak tambahan informasi terkait adat budaya warga Pulau Tello yang dalam beberapa hal mirip dengan induk Kabupatennya di Teluk Dalam yang menyatu dengan Kabupaten Nias di Pulau Nias.

Dalam pola tata letak rumah dalam satu desa, yang kurang lebih berisi 20 rumah, mengelilingi sebuah tanah lapang dengan membentuk huruf ‘U’, yang oleh masyarakat setempat biasa disebut sebagai ewali. Tata letak seperti ini mirip dengan pola desa masyarakat Nias di Teluk Dalam, hanya di Teluk Dalam di tengah-tengah perumahan desa tersebut berdiri kokoh tumpukan batu setinggi 2 meter untuk adat ‘lompat batu’ yang sudah kesohor se-antero nusantara.

Pola tradisional ewali pada saat ini telah sedikit ‘rusak’ dengan adanya tambahan bangunan pada gerbang sebelah kiri dengan tulisan yang cukup besar ‘PNPM MANDIRI’! yang merupakan bangunan MCK (mandi-cuci-kakus) yang didanai dari PNPM Mandiri.


Keberadaan ewali di sepanjang pulau ini memiliki adatnya masing-masing yang seringkali berbeda satu dengan lainnya. Di pulau ini masyarakatnya sebagian besar beragama Islam dan Nasrani dengan jumlah yang bisa dibilang berimbang. Mereka hidup dalam koloni-koloni ewali yang seringkali berselang-seling di sepangjang ewali yang berjajaran. Satu ewali Muslim, di sebelahnya Nasrani, sebelahnya lagi Muslim, demikian.
Beberapa ewali memiliki adat maluaya, yaitu budaya berpantun dan bersyair pada saat-saat upacara kematian dan atau perkawinan. Hal ini mirip dengan budaya maena di daerah Teluk Dalam-Nias Selatan yang pada tahun 2012 ini dicoba dimasuki dengan memasukkan syair-syair bernafas kesehatan sebagai upaya intervensi Kesehatan Ibu dan Anak oleh Pusat 4 Litbangkes ( Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat) dengan bekerja sama dengan akademisi dari Universitas Sumatera Utara.

***
Perjalanan tak melulu menyenangkan, meski kami berusaha betul menikmatinya. Dalam beberapa kesempatan saya melihat anak-anak maupun orang dewasa yang ‘cacat’, tangan atau kakinya tidak berfungsi dengan baik akibat tidak tumbuh sempurna, yang dalam bahasa Jawa sering disebut sebagai ‘cekot’, atau bahasa kurang ajarnya tangan atau kakinya ‘keriting’ (ma’af). Kondisi ini beberapa kali saya temui di Desa Pasar Pulau Tello yang merupakan basecamp kami, yang juga kebetulan adalah ‘pusat’ keramaian di Pulau ini. Setelah saya konfirmasi pada beberapa rekan Puskesmas, mereka membenarkan realitas tersebut. Setidaknya ada 10-20 orang dengan kondisi yang demikian di sekitar wilayah tersebut.

Saya jadi teringat dengan keberadaan ‘kampung gila’ di wilayah Kabupaten Ponorogo-Jawa Timur, yang pada tahun 2011 lalu rekan saya Aan Kurniawan, anthropolog, sempat tinggal di desa tersebut untuk kajiannya. Saya coba gali lebih jauh informasi apapun terkait kondisi tersebut.

Kecurigaan saya ada ‘sesuatu’ adat budaya setempat yang membuat kondisi tersebut memungkinkan terjadi. Kecurigaan saya bertumpu pada pola genetik yang mengikut pada ‘pola perkawinan’ adat setempat, dan sepertinya kecurigaan saya menemukan titik temu.

Masyarakat adat Pulau Tello memiliki kebiasaan menikah dengan sesamanya yang satu marga, satu keluarga, satu ewali. Pola perkawinan seperti ini yang saya curigai seringkali menghimpun ‘kelemahan’ genetik dalam satu keluarga, sehingga ‘kelemahan’ tersebut tetap diturunkan pada generasi selanjutnya. Setidaknya kelemahan pola perkawinan ini merujuk pada kajian terdahulu terkait galur genetik hemophilia pada keluarga Kerajaan Inggris (kalau keliru tolong dikoreksi).

Tapi... saya toh bukan peneliti genetik semacam itu, mesti ada penelitian lebih lanjut oleh peneliti  yang mendalami masalah tersebut. Siapa tahu rekan peneliti dari Litbangkes ada yang tertarik mendalami fenomena ini, baik dengan pendekatan teknis genetik maupun pendekatan budaya terhadap pola perkawinannya.

Ahh... selalu saja ingin tahu.


-ADL-

Apa yang salah dengan Manggarai???

by Agung Dwi Laksono


Surabaya, home sweet home, 25 Juni 2012

Propinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu Propinsi yang berdasarkan Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat termasuk sebagai Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK). Terdapat 14 kabupaten dari 16 Kabupaten/Kota di Propinsi ini yang masuk sebagai Kategori DBK. Hanya menyisakan Kota Kupang dan Kabupaten Flores Timur yang terbebas dari kriteria DBK. Kriteria DBK adalah kabupaten atau kota yang mempunyai nilai IPKM di antara rerata sampai dengan – 1 (minus satu) simpang baku, dan mempunyai nilai kemiskinan (Pendataan Status Ekonomi/PSE) di atas rerata.



Bila kila bedah komponen sistem pelayanan kesehatan ibu dan anak, maka sesungguhnya komponen input yang berupa rasio ketersediaan tenaga dokter per puskesmas dan ketersediaan tenaga bidan per desa, sesungguhnya Kabupaten Manggarai (ranking terakhir; 16) memiliki rasio yang lebih bagus dibanding dengan Kabupaten Flores Timur (perbandingan antar kabupaten; Kota Kupang dikecualikan).

Rasio dokter per puskesmas di Kabupaten Flores Timur hanya 1 (satu) dokter per puskesmas, sedang di Kabupaten Manggarai mencapai 2-3 dokter per puskesmas. Demikian juga dengan rasio tenaga bidan dibanding dengan jumlah desa, yang mencapai 1,05 di Kabupaten Flores Timur dan 1,22 di Kabupaten Manggarai.

Hal ini menjadi berbalik bila kita membandingkan output pencapaian sistem pelayanan kesehatan ibu di ke-dua kabupaten tersebut. Persalinan ke tenaga kesehatan di Kabupaten Flores Timur mencapai 76,99%, sedang di Kabupaten Manggarai hanya mencapai 17,38%. Hanya pencapaian pada Kunjungan Neonatus 1 (KN1) Kabupaten Manggarai memiliki capaian cakupan yang lebih baik dari Kabupaten Flores Timur, yaitu 33,33% dibanding 23,08%.

Pencapaian output yang terbalik dibanding dengan input juga terjadi pada sistem pelayanan kesehatan anak. Pencapaian imunisasi lengkap balita di Kabupaten Flores Timur lebih baik (45,93%) dibanding Kabupaten Manggarai yang hanya sebesar 23,33%. Demikian juga dengan indikator balita ditimbang, yang selain menunjukkan kinerja sistem pelayanan kesehatan anak juga menunjukkan pemberdayaan pada tingkat partisipasi masyarakat. Di Kabupaten Flores Timur balita yang ditimbang mencapai 77,03%, jauh sekali dibanding dengan capaian penimbangan balita di Kabupaten Flores Timur yang pencapaiannya tidak lebih dari separuh pencapaian di Kabupaten Flores Timur, hanya pada kisaran 35,60%.

Berdasarkan paparan data di atas dapat disimpulkan adanya suatu kesalahan pada sistem pelayanan kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Manggarai. Kabupaten Manggarai dengan input sistem pelayanan kesehatan yang lebih baik, justru menuai ouput yang lebih buruk dibanding Kabupaten Flores Timur.

Ada apa gerangan dengan Sistem Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak di Manggarai?


-ADL-

Universal Coverage dan Equity

by Agung Dwi Laksono


Senin, Bandara Juanda_Surabaya, 18 Juni 2012


Dear all,

Dalam sebuah diskusi soal equity dan kesenjangan pelayanan kesehatan di kelas training kebijakan yang dibesut pak Laksono dari UGM, seorang peserta diskusi meng-counter pendapat soal masih adanya inequity di Indonesia, dengan anggapan bahwa pada saatnya nanti, saat universal coverage diberlakukan per tanggal 1 Januari 2014, maka masalah-masalah inequity pelayanan kesehatan antara si miskin dan si kaya tidak akan terjadi lagi.

Yakiiiin???
Saya sih berpendapat masih terlalu banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan untuk membuat kondisi pelayanan kesehatan kita equity.

Soal pelayanan sih bisa dikatakan semua bisa mengaksesnya, karena semua rakyat, tanpa terkecuali, wajib menjadi anggota, dengan membayar sejumlah premi atau premi dibayarkan pemerintah untuk yang memang benar-benar miskin.
Tapiiiii.... itu bila benar-benar pelayanan kesehatan tersedia!
Kita bukannya sedang bicara tidak hanya soal pelayanan kesehatan di Jawa, Bali dan Sumatera?
Kita bicara tentang Indonesia, yang tentu saja meliputi seluruh wilayah di Republik ini.
Saya dengan mata kepala sendiri telah turut merasai ‘keminiman’ pelayanan kesehatan yang tersedia, ini bila saya tidak boleh memaknai sebagai ‘ketiadaan’ pelayanan.

Ini masih soal ketersediaan pelayanan! masih ada beberapa faktor lain di luar kesehatan, yang kami biasa sebut sebagai ‘beyond health’, yang akan turut mempengaruhi akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
Transportasi misalnya. Salah seorang peserta diskusi yang pernah turut serta dalam analisis costing di Kabupaten Murung Raya mengaku bahwa biaya transportasi di wilayah tersebut bisa mencapai 5 kali biaya pelayanan kesehatannya. Ini masih di wilayah Kalimantan, belum di wilayah seribu pulau Maluku ataupun Maluku Utara, belum juga bila kita berbicara Papua.

Ini masih transportasi sebagai salah satu variabel yang mempengaruhi aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan. Bila kita belajar tentang social determinant of health (SDH), tentu saja akan semakin banyak yang mampir di benak kita, betapa banyak hal yang akan turut berpengaruh terhadap aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.

Jadi... naive sekali rasanya bila beranggapan bahwa dengan memberlakukan universal coverage, dan lalu semuanya menjadi indah tanpa kecuali...

Heiiii...!
Bukan berarti saya tidak mendukung universal coverage!
Saya berada di garda depan pendukung kebijakan ini.
Hanya saja masih banyak yang harus dibenahi untuk mempersiapkannya, untuk mempersiapkan menjadi benar-benar layak untuk diberlakukan.
Salah satu diantaranya, yaa... ketersediaan pelayanan kesehatan yang terstandarisasi dimanapun wilayah NKRI.

masih banyak pe-er... masih banyak...


-ADL-

58,6% Perempuan Indonesia Lulusan SD Memiliki Anak Minimal 5

by Agung Dwi Laksono


Surabaya, home sweet home, 11 Juni 2012


dear all,

Keberhasilan KB (Keluarga Berencana) pada masa lalu (baca; masa Pak Harto), bila tidak dengan segera diwaspadai pada akhirnya hanya akan menjadi monumen saja, monumen zaman keemasan keluarga berencana. Arah kebijakan keluarga berencana yang tidak lagi pada pembatasan jumlah anak, tetapi bergeser pada keluarga berkualitas, sepertinya saat ini memang lebih terlihat tidak ‘represif’ dibanding zaman orde baru dulu. Apalagi bila dikaitkan dengan ‘hak azasi manusia’!

Jargon ‘dua anak cukup, laki-laki perempuan sama saja’ digeser menjadi ‘dua anak lebih baik’, seperti menggeser ‘hukum’ keluarga berencana, dari ‘fardlu’ (wajib) menjadi ‘sunnah’ (sebaiknya dilakukan). Bahkan dalam beberapa kesempatan jargon tersebut diplesetkan menjadi ‘dua anak lebih, baik!’.

Bila tidak dengan segera dipikirkan solusi menyeluruh atas masalah ini, dapat dipastikan baby booming akan segera terjadi di Indonesia. Pada tahun 2010 saja, Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) melaporkan 11,8% perempuan di Indonesia (perempuan pernah kawin usia 10-59 tahun) memiliki anak 5 orang atau lebih, dan celakanya persentasenya justru menumpuk pada keluarga miskin, yang jumlahnya mencapai 29,2%. Keluarga miskin di sini adalah yang berada pada kuintil 1 dan kuintil 2 berdasarkan tingkat pengeluaran per kapita per tahun pada tahun 2010.



Jumlah perempuan Indonesia yang memiliki anak 5 orang atau lebih ini juga lebih banyak terjadi di pedesaan yang mencapai 13,3%, sedikit di atas wilayah perkotaan yang mencapai 10,4%.

Kemiskinan dan kebodohan memang seperti  uang receh yang tidak bisa dipisahkan di antara dua sisinya, dan tentu saja juga dampaknya bagi status kesehatan. Senada seirama dengan tingkat sosial ekonomi, kejadian yang sama juga berlaku pada tingkat pendidikan. Perempuan Indonesia tamatan Sekolah Dasar ke bawah 58,6% memiliki anak 5 orang atau lebih.



Bila dilihat berdasarkan propinsi maka Propinsi Nusa Tenggara Timur memiliki persentase tertinggi sebesar 27,3% perempuan yang memiliki anak 5 orang atau lebih. Sedang persentase terrendah berada di Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta sebesar 3,8%.

Fakta empiris di lapangan berdasarkan pengakuan provider (baca; bidan desa) menunjukkan bahwa kebijakan Kementerian Kesehatan juga turut andil dalam menyumbang angka tersebut.
Bagaimana bisa? Kebijakan Jaminan Persalinan (Jampersal) yang tidak melakukan pembatasan pembiayaan pada kehamilan yang ke-berapapun disinyalir ikut melapangkan jalan untuk memiliki anak yang banyak.

Kebijakan Jampersal yang dilahirkan dengan tujuan untuk mencegah kematian ibu ini justru juga berdampak pada terwujudnya baby booming.

Bila hanya melihat tujuan kebijakan Jampersal, sudah tentu kebijakan ini benar dan harus dilakukan. Bukankan kematian justru banyak terjadi pada perempuan dengan jumlah yang banyak?
Semakin banyak anak semakin beresiko kehamilannya.

Apapun... keputusan telah diambil!
Kebijakan adalah pilihan, kebanyakan bukan soal salah atau benar, tergantung kita mau memilih yang mana, yang terpenting adalah konsekuensi dari setiap pilihan kebijakan, bisakah kita mengantisipasi konsekuensi pilihan kita?

Piye jal? 


-ADL-