KETERSEDIAAN NAKES DI #savePAPUA

dear para pemerhati #savePapua,

berikut data ketersediaan tenaga kesehatan di puskesmas di Propinsi Papua. data masih bersifat global secara kuantitatif pada level distrik, sebenarnya akan lebih menarik bila ditelusur secara kualitatif untuk melihat 'keberadaan' sesungguhnya. meski dengan yang seperti inipun sudah bisa menggambarkan adanya disparitas dan adanya masalah equity di wilayah ini.



untuk dapat lebih memahami kedalaman analisis lapangan, pada tabel selanjutnya disajikan data ketersediaan listrik 24 jam dan air bersih di setiap puskesmas di masing-masing distrik. silahkan dicermati lebih jauh.



sebuah keniscayaan bahwa ketersediaan air bersih dan listrik merupakan faktor yang sangat berpengaruh pada bidang kesehatan, bahkan sangat vital. tetapi menjadi masalah besar ketika kita tidak bisa berbuat banyak untuk hal tersebut. karena ketersediaan air bersih maupun listrik merupakan domain pekerjaan dinas pekerjaan umum.

semoga bisa menambah pemahaman terhadap permasalahan kesehatan yang terjadi di wilayah paling timur ini. untuk analisis disparitas ataupun untuk melihat equity dibandingkan dengan wilayah propinsi lain saya rasa sudah cukup jelas. tidak perlu diperbandingkan lagi! yang terpenting adalah bagaimana memberi urun solusi terhadap permasalahan ini.


- ADL -



*catatan: data diolah dari hasil Riset Fasilitas Kesehatan tahun 2011 yang dilakukan oleh Badan Litbangkes

e book 4 free: Pro-Kontra Diskursus Rokok dalam Media Sosial YouTube

"Pesan yang disampaikan kelompok pro rokok disampaikan dengan sangat baik. Pihak pro rokok sangat cerdik menampilkan pesan-pesan sosial yang atraktif (simbol kejantanan atau kesetiakawanan sosial). Sedang upaya yang dilakukan oleh pihak kontra rokok terlalu terpaku pada pendekatan normatif yang mengutamakan aspek legal yang kaku dan ‘tidak bersahabat’."


Editor:
Rachmad Hargono
Agung Dwi Laksono


Kontributor:
Agung Dwi Laksono
Diyan Ermawan Effendi
Eka Denis Machfutra
Hario Fisto Megatsari
Pulung Siswantara

ISBN 978-979-21-3970-9
© 2014 PT Kanisius

204 halaman

KESIKUT TALAUD

Melonguane, Selasa, 22 April 2014


Siang itu kami mendarat di Bandara Melonguane dengan hentakan roda pesawat keluaran Prancis, ATR72,  yang cukup keras menghantam bumi. Pesawat berpenumpang 72 seat itu terbang tiga kali seminggu melayani rute Bandara Sam Ratulangi Manado ke Bandara Melonguane Talaud pulang pergi.

Kami datang disambut dengan rinai hujan yang ringan, seakan sebuah keramahan menyambut kedatangan tamu agung! Hahaha…
Eh… tapi benar-benar tamu agung lho! Bersama kami ada rombongan dari Polda Sulawesi Utara. Juga terselip Konsulat Jenderal (Konjen) dari Negara seberang Philipina.

Kami… eh Konjen Philipina ding! disambut dengan tiga tetua adat, yang disertai dengan suara pukulan tambur yang mengiringi sembilan pemuda Talaud meliuk-liuk dengan gerakan maskulin dan tegas membawakan tarian dengan menggunakan pedang dan tameng. Benar-benar menyambut tamu agung!

Kedatangan tamu-tamu agung ini pulalah yang membuat kami harus keliling mutar-mutar Kota Talaud, untuk mencari penginapan yang sudah pada penuh dibooking para tamu agung tersebut.
Kota Talaud??! Jangan dibayangkan yang indah gemerlap yak! Hanya diperlukan tidak sampai setengah jam saja kami diantar Regina, dokter wanita asli putri daerah Talaud, untuk menghabiskan dari sudut ke sudut ibu kota kabupaten paling Utara Republik ini.



PERHATIAN DAN RASA IRI

Sungguh iri sebenarnya, melihat fakta empiris di depan mata, Pemerintah Philipina yang diwakili oleh Konjennya begitu perhatian terhadap warga negaranya. Mereka masih mau menyempatkan diri datang berkunjung ke wilayah Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) republik ini untuk melihat kondisi warga negaranya yang menyeberang dan tinggal di wilayah ini.

Yaaa… jarak yang teramat dekat antara wilayah Kabupaten Talaud dengan Philipina yang hanya sekitar beberapa jam saja dengan kapal laut membuat terjadi banyak pertukaran penduduk di wilayah ini. Hanya dibutuhkan KTP saja bagi penduduk beberapa wilayah di perbatasan laut ini untuk dapat menyeberang dan berkunjung di Negara tetangga ini. Tanpa paspor.

Apakah saya pantas iri dengan Warga Negara Philipina itu? Entahlah… tapi nyatanya saat saya menekan keyboard di lappy saya untuk tulisan ini saya benar-benar merasakan iri yang teramat sangat atas perhatian pemerintah Philipina.
Seandainya…


JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DAN KEADILAN PELAYANAN

Sejatinya kedatangan kami ke wilayah ini untuk melihat upaya implementasi Jaminan Kesehatan Nasional dari sisi regulasi. Tetapi seperti wilayah-wilayah DTPK lain yang pernah saya saksikan di negeri ini, banyak hal yang seharusnya benar-benar kita perbaiki sebelum kita menjalankan kebijakan JKN. Seharusnya…

Upaya implementasi JKN secara serentak untuk seluruh wilayah republik ini harusnya disertai dengan upaya pemerataan pelayanan kesehatan terlebih dahulu. Atau bahkan untuk beberapa wilayah terluar dan wilayah Timur Indonesia disertai dengan upaya ketersediaan pelayanan kesehatan terlebih dahulu. Jangan berkoar-koar tentang pemerataan pelayanan bila tersedia pelayanan saja tidak!

Sebagai sebuah kabupaten, Talaud termasuk salah satu daerah miskin yang kurang mempunyai Pendapatan Asli Daerah. Meski demikian, kemauannya untuk memenuhi hak rakyatnya dalam pelayanan kesehatan sangat kuat. Pemerintah setempat mengalokasikan 2,5 juta bagi bidan yang mau dan bersedia ditempatkan di wilayah tersebut. Untuk tenaga dokter umum disediakan insentif tambahan 2 juta selain gaji 7,5 juta yang diterimakan. Bahkan untuk wilayah Miangas disediakan take home pay rutin sebesar 11 juta per bulannya.

Apa mau di kata? Gaji dan insentif yang cukup besar tak bisa membuat para tenaga kesehatan betah dan tinggal di wilayah terluar paling Utara ini. Meyke Maatuil, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Talaud, menyatakan bahwa banyak tenaga kesehatan yang ‘hilang’ di wilayah ini. Semacam jaelangkung, mereka datang dan pergi tak berjejak, sementara gaji dan insentif jalan terus (transfer melalui rekening bank). Mekanisme kontrol sangat lemah, hanya mengandalkan niat baik dan nurani dari tenaga kesehatan yang telah berani tanda tangan kontrak dan terima uang insentifnya.

Keterbatasan dan minimnya fasilitas memang menjadi kendala utama untuk penempatan tenaga kesehatan di wilayah ini. Untuk ke Miangas misalnya, hanya tersedia kapal perintis yang datang 2 kali sebulan menyambangi wilayah terluar tersebut. Bisa juga sih kita sewa kapal tongkang dari kayu untuk mencapai Miangas, tapi harus merogoh kocek cukup dalam. Sangat dalam! 50 juta sekali pergi.

Untuk komunikasi sebenarnya sudah ada Telkomsel yang bersedia merambah wilayah ini, meski seringkali sinyalnya pergi ga pamit. Tapi setidaknya cukup untuk menebus rasa kangen.


CERITA TENTANG VERIVIKASI DATA

Ada cerita yang… entah lucu… entah membikin trenyuh…
Adalah Barnadus P. Timpua, Kepala Bidang Promosi Kesehatan, yang membawahi masalah Jaminan Kesehatan Nasional di Dinas Kesehatan, yang menceriterakan soalan verivikasi data kepesertaan.
Dahulu… pada saat pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), yang menanggung jaminan pelayanan kesehatan pada masyarakat miskin, Pemerintah Daerah setempat juga menanggung masyarakat miskin yang tidak tercover Jamkesmas. Saat itu istilahnya adalah masyarakat miskin non kuota.

Masyarakat miskin non kuota inilah yang diwadahi dalam Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Jamkesda menanggung masyarakat miskin yang tidak tanggung-tanggung, mencapai 23 ribu penduduk (total jumlah penduduk sekitar 105 ribu menurut Dinas Kependudukan, atau 97 ribu menurut BPS. Jumlah penduduk pastinya hanya Tuhan yang tahu).

Untuk keperluan Jaminan Kesehatan Nasional maka data kepesertaan harus detail ‘by name, by address’. Maka dilakukan verifikasi ulang untuk memutakhirkan data masyarakat miskin tersebut. Hingga akhirnya didapatkan angka 8 ribu penduduk yang terverifikasi. Nah lhoo! Artinya selama ini ada 15 ribu penduduk ‘siluman’ yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah.

 Entahlah… banyak mahluk jejadian di negeri ini. Bukan hanya sekedar jelangkung atau siluman. Mungkin juga termasuk para dedhemit yang membaca tulisan ini. Hihihi…


-ADL-

“...dan sampaikanlah walau satu ayat!”

“...dan sampaikanlah walau satu ayat!”

Dalam ranah kekinian di bidang kita, rasa-rasanya tuh ayat kena banget.
Berapa banyak dari kalangan kita, peneliti-peneliti senior, dan bahkan yang sudah profesor, yang hasil penelitiannya cuman ditumpuk, ato maksimal cuman nampang di jurnal ilmiah.

Ilmu yang sudah sundul langit ntu cuman numpuk aja di kepalanya, ga pernah terbagikan secara massif. Hanya peneliti junior yang pernah bersinggungan secara fisik saja yang kadang bisa terresonansi ilmunya.

Untuk itulah perlu adanya provokasi, para junior seperti kita ini perlu unjuk keluar pada media yang lebih massif... nulis buku!
Menurut saya... sekali lagi menurut saya, ilmu sedikit tapi disampaikan, disebarluaskan, ntu jauh lebih manfaat daripada segudang ilmu tapi cuman disimpen doang.

Di luar sana, rujukan pustaka berbahasa Indonesia di bidang kita ntu masih sangat minim sekali. Masih banyak kesempatan untuk ngeksis berbagi ilmu. Bukannya berbagi ilmu merupakan salah satu amal jariyah? Amal yang tidak akan ada putusnya meski kita dah jadi tanah.

“Masih junior niiih... takut nulisnya jeleek...”
Naaaah! Justru karena masih junior ntu klo tulisannya jelek ga perlu terlalu malu, pan masih juniooor! Hehehe... Yang harus malu ntu... udah profesor, ga pernah nulis buku pula!

Bijimane? Jangan takut untuk memulai. Kita nulis sendirian mungkin masih terlalu berat atau belon PeDe. Klo keroyokan? Ya beranilaaaah!
Lagian klo keroyokan pemasarannya jadi lebih massif, kan agen pemasarannya jadi banyak.

Klo dah jadi satu buku... trus ada yang minta pada kita... trus dibaca orang... trus ada yang memberi kesaksian kemanfaatan buku kita... trus dia ikut menyebarkan... trus...
Yakin deeeh! Kepala kalian akan brasa pecah menikmati sensasinya (adl).

Bangsa Liliput!

Hingar-bingar Jaminan Kesehatan Nasional pada akhir-akhir ini seakan menjadi satu-satunya hal tentang kesehatan yang memerlukan tumpuan perhatian dari semua komponen masyarakat, khususnya para pemerhati bidang kesehatan. Program asuransi sosial yang oleh masyarakat lebih popular disebut sebagai BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) ini menyita terlalu banyak perhatian dan sumber daya, yang seharusnya juga tetap dialokasikan untuk masalah lain yang cukup urgen. Kementerian Kesehatan yang mengaku lebih mengedepankan paradigma preventif-promotif pun turut larut terlalu dalam dengan euphoria JKN yang notabene penuh dengan nuansa kuratif.

Laporan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) terakhir yang dilaksanakan pada tahun 2013 seakan berlalu begitu saja tanpa dilirik sama sekali. Meski sebenarnya hasilnya sarat dengan isi yang seharusnya membuat kita waspada.

Salah satu hasil Riskesdas yang seharusnya membuat kita sebagai sebuah bangsa miris adalah proporsi angka balita pendek dan sangat pendek (stunting) yang mencapai angka pada kisaran 37,2%. Presentase balita pendek dan sangat pendek ini meningkat bila dibandingkan dengan hasil survei Riskesdas pada tahun 2010 yang mencapai 35,6%. Angka cukup besar yang bisa membuat kita menjadi bangsa liliput! Miris…
Topik ini sudah pernah diangkat penulis berdasarkan data Riskesdas tahun 2007. Tetapi 7 tahun telah terlewat, dan angka stunting tetap saja tinggi, maka penulis mengangkatnya kembali agar menjadi perhatian!

Indikator pendek dan sangat pendek pada balita dihitung berdasarkan tinggi badan menurut umur (TB/U). indikator ini menggambarkan status gizi yang sifatnya kronis, artinya muncul sebagai akibat dari keadaan yang berlangsung lama seperti kemiskinan, perilaku pola asuh yang tidak tepat, sering menderita penyakit secara berulang karena higiene dan sanitasi yang kurang baik. Pada survei Riskesdas batasan yang dipakai adalah untuk ‘sangat pendek’ Zscore kurang dari -3,0, ‘pendek’ Zscore ≥ -3,0 s/d Zscore  < -2,0, dan untuk kategori ‘normal’ Zscore ≤ -2,0.



Hasil survei Riskesdas menunjukkan bahwa 20 dari 33 provinsi di Indonesia mempunyai angka persentase di atas rata-rata angka nasional, dan persentase tertinggi ada di provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 51,7%. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO, 2010), masalah kesehatan masyarakat dianggap ‘berat’ bila prevalensi pendek sebesar 30 – 39 persen dan ‘serius’ bila prevalensi pendek ≥40 persen. Masih menganggap ini bukan masalah serius???

Bila fakta ini masih belum cukup, masih ada beberapa catatan lain. Hasil Riskesdas juga mencatat bahwa rata-rata tinggi badan anak umur 5 sampai 18 tahun ada selisih 12,5 sentimeter pada anak laki-laki, dan 9,8 sentimeter pada anak perempuan. Indikator ini dinilai berdasarkan rujukan dari WHO (2007).


Udah Pendek, Tambun Pula!

Upaya untuk menyelesaikan masalah stunting pada balita cukup merepotkan, pemberian makanan tambahan tidak membuat balita bertambah tinggi pada usia selanjutnya, tetapi bertambah me’lebar’, atau bertambah gemuk. Tambun. Benar-benar mengarah pada liliput!

Riskesdas mencatat terjadi peningkatan obesitas (kegemukan) yang meningkat cukup tajam pada umur 18 tahun ke atas. Untuk laki-laki meningkat dari 13,9%  pada tahun 2007, menjadi 19,7% pada tahun 2013. Sedang pada perempuan lebih tajam lagi, dari 14,8% pada tahun 2007, menjadi 32,9% pada tahun 2013.

Fakta ke’tambun’an ini masih ditambah lagi dengan terjadinya peningkatan obesitas sentral (lingkar perut) dari 18,8% pada tahun 2007, menjadi 26,6% pada tahun 2013. Prevalensi terbesar justru ada di ibu kota DKI Jakarta, sebesar 39,7% pada tahun 2013 dari seluruh penduduk berusia 18 tahun ke atas.


Bagaimana Mengatasinya?

Seperti diuraikan sebelumnya, untuk mengatasi masalah stunting tidak bisa hanya diselesaikan dengan memberikan makanan tambahan pada balita, karena justru memancing timbulnya masalah lain, obesitas.

Upaya paling rasional adalah pencegahan. Mencegah supaya generasi berikutnya tidak menjadi stunting. Upaya ini tidak bisa dibebankan hanya kepada Kementerian Kesehatan saja, karena penyebab sesungguhnya adalah kemiskinan, yang menyebabkan ketersediaan pangan dalam keluarga menjadi berkurang. Untuk itu penyelesaian masalah dengan pendekatan multisektoral menjadi mutlak dilakukan. Kementerian yang membidangi pendidikan, pertanian, ekonomi, sarana-prasarana dan kesehatan harus duduk bersama-sama untuk menyelesaikan hal ini.

Meski demikian, kita tidak bisa serta merta menyerahkan dan menggantungkan hal ini hanya pada pemerintah. Kita perlu secara bersama-sama sebagai bangsa menanggulangi masalah ini. Yang bisa kita lakukan jauh lebih awal lagi, mempersiapkan para remaja putri yang akan menjadi ibu bagi generasi mendatang. Setidaknya ada 3 hal yang bisa kita lakukan, pertama nikahkanlah anak perempuan kita setelah cukup umur, idealnya setelah 21 tahun; kedua, persiapkan status gizi anak perempuan kita sebelum hamil, minimal dengan lingkar lengan atas di atas 23,5 sentimeter; ketiga, persiapkan pengetahuan anak perempuan kita tentang pentingnya kecukupan zat gizi pada saat hamil. 

Sekali lagi, kita perlu secara bersama-sama harus peduli dengan masalah ini. Miris sekali… generasi penerus bangsa ini terancam menjadi bangsa liliput! Liliput yang meladeni dan menghibur bangsa lain sebagai putri saljunya. Liliput dalam dongeng snow white mungkin lucu, sangat lucu bahkan! Tapi kalau generasi bangsa kita yang jadi liliput??? Saya nggak ikhlas… sama sekali nggak ikhlas! Lahir bathin! Dunia akhirat!!! (ADL)