Wakatobi; Surga Laut yang Seharusnya Menginspirasi

Baubau, 14 Oktober 2012

Lanscape view from Benteng Hills

dear all,

Wakatobi, demikian kabupaten baru pemekaran Kabupaten Buton ini disebut. Nama kabupaten yang diambil berdasarkan singkatan nama empat pulau besar yang ada di wilayah ini, yaitu Pulau Wangi-wangi, Pulau Kaledupa, Pulau Tomia, dan yang terakhir serta terjauh adalah Pulau Binongko.

Kabupaten yang merupakan salah satu kabupaten yang masuk dalam kriteria DTPK (Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan) ini beribukota di Wanci yang berada di pulau pertama, Pulau Wangi-wangi, yang merupakan pulau terbesar dan paling ramai dari ke-empat pulau besar di wilayah ini.

Kabupaten Wakatobi memiliki dunia ‘lain’ yang begitu menarik bagi wisatawan penggemar lanscape bawah laut. Dunia yang merupakan surga bagi penggemar dunia diving ataupun snorkelling, atau mungkin bahkan bagi yang tidak bisa berenang sekalipun. Bagaimana tidak? Lautan yang mendominasi wilayah kepulauan ini begitu jernih dan menampilkan spot-spot indah yang cukup dangkal di beberapa titik. Menampilkan indahnya biota laut, yang bahkan tanpa kita perlu berbasah-basah dengan hanya nangkring di atas ketinting.

Tomia Dive Centre, salah satu penyedia layanan wisata dasar laut yang dikelola investor asing

Wakatobi yang merupakan salah satu destinasi bawah laut yang sedang mendunia ternyata prestasinya dalam bidang kesehatan kurang begitu menggembirakan. Wakatobi merupakan salah satu wilayah DBK (Daerah Bermasalah Kesehatan). Setidaknya Wakatobi menempati urutan ke-340 dari 440 kabupaten/kota saat pemeringkatan Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) tersebut dibuat, atau rangking 7 dari 10 kabupaten/kota di Propinsi Sultra.

Dalam bidang pergizian, setidaknya di kabupaten kepulauan ini didominasi oleh balita stunting (pendek atau sangat pendek) sebesar 52,67%. Indikator yang dihitung berdasarkan angka tinggi badan dibanding umur ini seharusnya tidak boleh terjadi di Kabupaten yang sumber protein hewani dari ikan begitu sangat melimpah ini. Masalah gizi lainnya, gizi buruk dan kurang juga masih cukup tinggi, yaitu 30,21% dari seluruh balita yang ada di kabupaten ini.

Indikator lain, yang memiliki bobot tinggi dalam IPKM, juga mempunyai masalah yang cukup berat, baik pada masalah kesehatan ibu dan anak maupun sanitasi dan ketersediaan air bersihnya.

Propinsi Sulawesi Tenggara dalam IPKM

JAMPERSAL DI WAKATOBI

Kedatangan kami sebagai tim di kabupaten kepulauan ini memang sedianya mengemban tugas untuk mengevaluasi pelaksanaan Jaminan Persalinan (Jampersal) di wilayah ini, meski juga akhirnya kami membuka mata sedemikian lebar serta memasang telinga dengan sungguh-sungguh untuk lebih banyak melihat dan mendengar apa yang menjadikan kabupaten ini bisa sedemikian terpuruk dalam bidang kesehatan.

Untuk Jampersal, implementasi kebijakannya di kabupaten ini kami berani mengatakan bahwa dalam hal mekanisme pembayaran klaim dan persyaratan jaminan, Kabupaten Wakatobi merupakan yang terbaik di Indonesia! Setidaknya kami membandingkan dengan 14 kabupaten/kota yang kami datangi di tujuh propinsi di wilayah Republik ini. Bagaimana tidak? Kabupaten kepulauan ini begitu berani menetapkan (sesuai Juknis) bahwa persalinan yang bisa dilakukan klaim adalah persalinan yang hanya dilakukan di fasilitas kesehatan oleh tenaga kesehatan. Sebuah keberanian yang layak mendapatkan apresiasi di tengah minimnya sarana dan fasilitas kesehatan yang jangkauan wilayahnya cukup luas.

Untuk pembayaran klaim Jampersal pun, Kabupaten Wakatobi memberikan seratus persen klaim langsung kepada pemberi layanan (bidan), tanpa ada potongan atau pajak apapun. Hal ini tidak terjadi di beberapa kabupaten/kota yang kami kunjungi, terutama bagi bidan pemerintah (bidan yang melayani di Puskesmas, Pustu, Poskesdes, dan Polindes). Biasanya di beberapa wilayah klaim yang tanpa potongan apapun bisa terjadi hanya pada ‘bidan swasta’ yang memiliki perjanjian kerja sama dengan Dinas Kesehatan.

Mekanisme keuangan yang berlaku di Kabupaten Wakatobi memang berbeda dengan kabupaten/kota lainnya yang kami temui. Di kabupaten ini aliran keuangan Jampersal tidak perlu mampir dulu ke Kas Daerah. Jadi dari Dinas Kesehatan langsung kepada bidan pemberi layanan melalui pengelola Jampersal di Puskesmas.

Kesuksesan dalam manajemen pengelolaan klaim bukan berarti implementasi kebijakan Jampersal dalam hal pelayanan menjadi lebih mudah di wilayah ini. Adat budaya untuk melahirkan di rumah, masih banyaknya jumlah dukun bayi, serta sulitnya medan serta sebaran penduduknya yang begitu luas menjadikan tantangan tersendiri bagi petugas kesehatan dalam memberi pelayanan.

Budaya setempat yang lebih menyukai melahirkan di rumah cukup merepotkan untuk mewujudkan cita-cita persalinan di fasilitas kesehatan. Pada akhirnya memaksa petugas untuk jemput bola! Bila ada ibu hamil yang mau melahirkan, maka akan dijemput oleh mobil ambulan untuk dibawa ke Puskesmas. Tidak berhenti hanya sampai di situ, momennya pun harus tepat! Minimal harus menunggu pembukaan 7 atau bahkan pembukaan lengkap, atau kalau tidak masyarakat (ibu bersalin dan keluarganya) akan nggrundel karena menunggu terlalu lama di Puskesmas.

Jumlah dukun bayi dan trust (kepercayaan) masyarakat yang begitu tinggi pada dukun tersebut juga turut menjadi tantangan tersendiri bagi petugas kesehatan. Kepercayaan yang sedemikian tinggi pada dukun bayi benar-benar mewarnai kehidupan masyarakat di wilayah ini. Masyarakat lebih rela membayar dukun bayi daripada pelayanan gratis di Puskesmas.

Jangan membayangkan tarif dukun bayi yang sekedarnya seperti layaknya dukun bayi di wilayah lain. Di wilayah ini sedemikian tingginya trust masyarakat kepada dukun menempatkan dukun dalam posisi yang sangat prestis. Untuk wilayah Pulau Binongko saja tarif dukun bayi sekitar Rp. 400.000,-, sedang di wilayah Pulau Tomia tarifnya mencapai angka Rp. 900.000,-. Bagaimana dengan tarif dukun bayi di ibukota kabupaten? Sangat fantastis! Mencapai tiga kali lipat tarif pelayanan Bidan yang ditanggung oleh Jampersal. Rp. 1.500.000,-.


KETERSEDIAAN PELAYANAN KESEHATAN

Seperti layaknya kabupaten kepulauan lainnya, ketersediaan pelayanan kesehatan masih cukup menjadi masalah di wilayah ini. Untuk wilayah Puskesmas Tomia yang kami datangi, dengan ampuan wilayah yang mencapai 6 desa, tenaga bidan yang tersedia hanya 3 orang, yang otomatis setiap bidan harus mampu mencover dua desa.

“Di sini, satu bidan untuk satu desa itu tidak cukup pak! Apalagi ini kita hanya diberi tiga bidan untuk enam desa...” demikian keluh salah satu tokoh masyarakat.

Dalam sebuah diskusi di Kecamatan Tomia yang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, kader kesehatan dan bahkan dukun bayi kami juga menemukan beberapa kondisi yang menjadi realitas yang ketersediaan sarana dan fasilitas kesehatan yang harus dibenahi.

“Saya rasa pemberian layanan di sini sudah cukup bagus pak, tapi perlu ditingkatkan lagi, terutama untuk transfusi darah. Karena bila ada kasus harus dirujuk ke Baubau...” usul salah satu Kelapa Lingkungan kepada kami.

Memang di Kabupaten Wakatobi belum tersedia fasilitas pelayanan tranfusi darah. Palang Merah Indonesia (PMI) sebenarnya sudah berdiri di kabupaten ini, tetapi belum memiliki Unit Transfusi Darah. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi yang berada di Wanci pun, sebagai satu-satunya Rumah Sakit di wilayah ini tidak memiliki, bahkan untuk sekedar bank darah. Menurut pengakuan Dinas Kesehatan sebenarnya sudah tersedia tenaga untuk pelayanan transfusi darah, tetapi sarananya yang masih belum tersedia.

Sebagai gambaran, jarak antara Pulau Tomia ke Baubau mencapai 11 jam perjalanan dengan kapal reguler bertarif Rp. 130.000,-, itupun hanya beroperasi sekali sehari. Jadi ibu hamil yang mau bersalin harus bersabar dengan jadwal yang ada serta perjalanan yang lama. Carter atau sewa kapal sepertinya menjadi hal yang mustahil bagi penduduk wilayah ini, karena harga sewanya mencapai kisaran di atas Rp. 10.000.000,- per kali sewa. Jadi, bukan cerita baru bila ibu hamil dengan faktor penyulit yang dirujuk ke Baubau harus pass away sebelum sampai ke tempat rujukan.

Jarak Pulau Tomia ke Wanci di Pulau Wangi-wangi sebenarnya lebih pendek. Dalam perjalanan yang kami arungi dengan kapal cepat bisa mencapai tiga sampai tiga setengah jam perjalanan. Hanya saja memang ketersediaan sarana pelayanan kesehatan di RSUD Kabupaten Wakatobi tidak selengkap di Baubau. Meski juga sebenarnya sudah tersedia dokter obgyn di RSUD Kabupaten Wakatobi yang dikontrak selama enam bulan.

Saat kedatangan kami pada hari Rabo (10 Oktober 2012) untuk wawancara dengan dokter obgyn di Wanci, beliau menyatakan sedang di Kota Baubau karena ada keluarganya yang sakit. Kami kejar untuk bisa wawancara di Kota Baubau, beliau mengatakan akan berangkat ke Kota Makassar. Kami kejar kembali untuk dapat wawancara di Makassar, beliau menyatakan akan ke Jakarta untuk membeli obat-obatan. Akhirnya kami dapatkan janji beliau untuk wawancara di Jakarta hari Senin ini (15 Oktober 2012). Semoga wawancara tersebut benar-benar bisa berlangsung.

Sebelum kelupaan, di wilayah Pulau Tomia ini, yang meskipun kepulauan, belum tersedia Puskel Laut (Puskesmas Keliling) atau Puskes Terapung. Semoga Dirjen BUK (Bina Upaya Kesehatan) membaca tulisan ini. Meski sebenarnya sudah ada bantuan dari BUK sebuah Puskel laut untuk Kabupaten Wakatobi yang saat ini ditempatkan di wilayah Pulau Binongko, pulau terjauh. Tapi melihat kondisi dan wilayah yang harus dijangkau, minimal wilayah Wakatobi memerlukan dua lagi Puskes laut untuk Pulau Tomia dan Pulau Kaledupa.


PERKAMPUNGAN SUKU BAJO

Di Kabupaten Wakatobi bisa dikatakan didominasi oleh Suku Buton. Hal ini bisa dimaklumi, karena memang wilayah ini merupakan salah satu wilayah kekuasaan Kesultanan Buton. Sedang suku lain yang cukup mewarnai kabupaten ini adalah Suku Bajo, yang memiliki ciri khas selalu menempati wiayah pesisir, dengan membuat bangunan di atas laut.

Perkampungan Bajo Nelayan Bakti di Desa Mola

Di Kabupaten Wakatobi setidaknya Suku Bajo menempati tiga dari empat pulau besar yang ada di kabupaten pemekaran ini. Di Pulau Wangi-wangi sendiri ada satu koloni yang terdiri dari lima desa, komunitas dengan jumlah Suku Bajo yang terbesar. Pulau Ke-dua, yaitu Pulau Kaledupa, setidaknya ada tiga koloni yang bermukim di pesisir pulau, di sebelah utara satu koloni dan di sebelah selatan terdapat dua koloni. Pulau ke-tiga, yaitu Pulau Tomia, komunitas ini membentuk koloni di salah satu pulau di wilayah Kecamatan Tomia, yaitu di Pulau Onemoba’a. Sedang Pulau terakhir dari keempat pulau besar di Kabupaten Wakatobi adalah Pulau Binongko, yang sama sekali tidak terdapat komunitas Suku Bajo yang bermukim di pesisir pulau ini.

Ke’khas’an Suku Bajo ini dalam pengamatan kami bisa menjadi hambatan tersendiri bagi Kabupaten Wakatobi bila ingin terlepas sebagai Daerah Bermasalah Kesehatan, atau sebut saja sebagai tantangan tersendiri bila kita ingin berpandangan optimis!

Di Pulau Onemoba’a yang penduduknya didominasi Suku Bajo, menurut pengakuan bidan pengampu wilayah tersebut, tidak ada satupun ibu yang bersalin ke tenaga kesehatan setahun terakhir. Mereka lebih memilih dukun bayi sebagai penolong persalinan. Kenyataan ini masih ditambahi dengan kondisi sanitasi lingkungan yang khas perkampungan nelayan yang buruk, serta ketersediaan air bersih yang cukup menyulitkan.

Fasilitas pelayanan kesehatan sebenarnya sudah tersedia di tengah-tengah perkampungan Suku Bajo, tapi trust belum bisa didapatkan bidan yang masih relatif muda tersebut. Dalam pengamatan kami yang sempat berbaur di salah satu kampung Suku Bajo di Perkampungan Bajo Nelayan Bakti, ketersediaan sarana pembelajaran anak-anak pun sudah tersedia, bahkan menurut petugas dari Dinas Kesehatan, perkampungan ini sempat dikunjungi Menteri Kelautan tahun lalu.

Ceria Anak-anak Suku Bajo Bermain di Sore Hari

Yak, optimisme tersendiri melihat cerianya anak-anak Suku Bajo bermain di senja itu. Berlalulalangnya muda-mudi Suku Bajo yang pulang dari kuliah di Universitas Muhammadiyah setempat membersitkan banyak harap, semoga bisa membawa perubahan bagi komunitasnya. Semoga...


-ADL-

PERAMPUAN DAN ODONG-ODONG

Makassar, 08 Oktober 2012 


Puskesmas Perampuan adalah salah satu dari dua puskesmas yang mengampu wilayah Kecamatan Perampuan. Tidak ada sesuatu yang istimewa pada kecamatan yang berlokasi di selatan Kota Mataram (ibu kota Propinsi Nusa Tenggara Barat). Puskesmas Perampuan sendiri merupakan salah satu Puskesmas di bawah Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat.

Puskesmas Perampuan saat ini dipimpin oleh seorang perempuan, Ibu Andangsari, S.Si., Apt., M.Farm.Klin, seorang apoteker jebolan Universitas Hasanudin yang bertangan dingin dalam pengelolaan Puskesmas. Perempuan yang datang pada bulan Februari 2012 di Puskesmas Perampuan ini memulai aksinya bersama-sama dengan petugas Puskesmas sebagai sebuah teamwork efektif per Maret 2012.



Banyak perubahan yang telah dilakukan oleh Puskesmas Perampuan, termasuk di dalamnya upaya pemberdayaan. Pemberdayaan yang tidak hanya berhenti pada petugas kesehatan saja, tetapi meluas sampai kepada dukun bayi, tukang ojek, serta komponen masyarakat lainnya.


Dukun Bayi dan Tukang Ojek

Seperti kabupaten lainnya di wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat, di Kabupaten Lombok Barat masih banyak terdapat dukun bayi yang masih beroperasi aktif, tidak terkecuali di wilayah Puskesmas Perampuan. Hal ini seringkali menjadi tantangan tersendiri bagi petugas kesehatan, terutama dalam upayanya meningkatkan persalinan melalui pertolongan tenaga kesehatan.

Dengan banyaknya dukun bayi yang masih beroperasi, Puskesmas Perampuan berusaha keras untuk mencari cara meminimalkan persalinan oleh non tenaga kesehatan. Hasil kesepakatan di Puskesmas menarik sebuah kesimpulan akhir pada suatu cara untuk pemberian insentif bagi dukun bayi yang mau merujuk (mengantar) ibu hamil yang akan bersalin ke tenaga atau fasilitas kesehatan.

Meski sederhana, ternyata langkah ini tidak begitu saja mudah diterapkan. Bagaimana tidak? Kota Mataram, sebagai tetangga berhimpitan dengan wilayah Puskesmas Perampuan, memilih strategi yang sama. Hanya saja Puskesmas di wilayah Kota Mataram memberi insentif yang mencapai angka Rp. 50.000,- per ibu bersalin yang dirujuk oleh dukun bayi. Strategi yang diterapkan di Puskesmas di wilayah Kota Mataram ini terbukti efektif menyedot perhatian dukun bayi, bahkan para dukun bayi yang sebenarnya masuk dalam wilayah kerja Puskesmas Perampuan.

Dengan besaran angka pada kisaran tersebut, tentu saja Puskesmas Perampuan yang sederhana ini tak akan mampu menandinginya. Maka Puskesmas Perampuan berhitung dengan cermat dengan memperhatikan faktor selisih biaya transportasi antara Puskesmas Perampuan dan Kota Mataram. Hingga munculah angka Rp. 25.000,- per kali rujukan ibu bersalin oleh dukun bayi. Besaran angka ini adalah riil take home pay yang diterima oleh dukun bayi, riil penerimaan bersih. Penerimaan bersih? Ya penerimaan bersih, karena transportasi ditanggung oleh Puskesmas Perampuan. Bagaimana bisa? Di sinilah cerita pemberdayaan lainnya dimulai. Pemberdayaan tukang ojek.

Puskesmas Perampuan menggandeng ‘Tukang Ojek’ setempat untuk masalah transportasi rujukan ibu bersalin ke Puskesmas. Tukang ojek yang biasa mendapat tarif normal Rp. 5.000,-, dihargai Rp. 10.000,- oleh Puskesmas, dengan syarat Tukang Ojek yang sudah teredukasi tersebut turut siaga setiap saat untuk melakukan rujukan ke Puskesmas. Simbiosis mutualisme yang cukup manis dilakukan.

Tukang ojek yang dilibatkan dalam proses siaga ini sudah cukup teredukasi. Tukang ojek tersebut bisa melihat atau mendeteksi segala sesuatu tentang ibu hamil yang menjadi tanggung jawabnya dari stiker kehamilan P4K (Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi) yang ditempel di pintu rumah ibu hamil yang bersangkutan dipasang oleh Bidan Puskesmas.

Tidak hanya berhenti sampai di situ saja, untuk menjalin hubungan yang lebih baik dengan dukun bayi, Puskesmas juga memberikan bingkisan sederhana saat hari lebaran. Selain itu Puskesmas Perampuan juga memberikan award bagi dukun bayi yang melakukan rujukan terbanyak. Tentu saja ini sebuah langkah menarik untuk membangun motivasi dukun bayi, bukan masalah materi yang diberikan, tetapi lebih kepada penghargaan dan pengakuan ‘petugas resmi pemerintah’ kepada mereka. Sebuah langkah yang humanis, me’manusia’kan kembali manusia.


Sebutir Vitamin yang Menggerakkan

Sudah sangat jamak bila partisipasi masyarakat (baca; ibu dan balita) di Posyandu sudah semakin menurun dari tahun ke tahun, dari hari ke hari. Kondisi ini semakin parah pada balita dengan usia 2 (dua) tahun ke atas yang merasa imunisasi sudah tuntas dilakukan, tidak ada lagi gunanya datang ke Posyandu yang cuman hanya untuk penimbangan saja. Tidak ada lagi sesuatu yang menarik dilakukan di Posyandu.

Solusi untuk men-sweeping sasaran balita door to door, dari rumah ke rumah, memang dirasa cukup efektif, tetapi menimbulkan konsekuensi yang menyita cukup banyak sumber daya Puskesmas. Sementara pelayanan di Puskesmas harus tetap berjalan. Bila sweeping dilakukan setiap kali, setiap bulan, tentu saja akan menjadi masalah tersendiri bagi Puskesmas.

Di wilayah Kabupaten Lombok Barat sendiri sebenarnya ‘Pekan Penimbangan’ dilakukan sebanyak 4 (empat) kali selama setahun. Pekan penimbangan dilakukan pada bulan Februari, Mei, Agustus, dan November. Dalam masa pekan penimbangan ini bila ada balita yang tidak hadir di Posyandu, maka hukumnya ‘wajib’ dilakukan sweeping untuk pencapaian cakupan D/S yang maksimal.

Konsep Posyandu sendiri sebenarnya juga menuntut partisipasi masyarakat untuk datang ke Pos Pelayanan. Konsep Posyandu seharusnya tidak dengan memanjakan masyarakat dengan petugas yang mendatangi door to door. Di sinilah letak ujian ‘pemberdayaan’ masyarakat oleh petugas kesehatan yang sebenar-benarnya. Karena Posyandu di wilayah Puskesmas Perampuan angka partisipasinya cukup rendah, bahkan di wilayah Desa Trong Tawa seringkali sweeping yang harus dilakukan mencapai lebih dari 50% sasaran. Tentu saja konsekuensi yang cukup berat. Meski untuk upaya sweeping ini petugas dibantu oleh kader Posyandu setempat.

Puskesmas Perampuan menyadari pentingnya Posyandu, yang sekaligus Posyandu menjadi sangat penting sebagai entry point atau pintu masuk bagi masalah lainnya terkait balita, yaitu gizi kurang maupun gizi buruk. Dalam sebuah pertemuan mini lokakarya rutin di Puskesmas, tercetuslah ide untuk memberikan vitamin bagi balita yang datang ke Posyandu. Diharapkan dengan hal tersebut, ada ‘sesuatu’ yang bisa menarik ibu dan balitanya ke Posyandu. Dengan tujuan besarnya adalah mengurangi sweeping.

Langkah kecil ini terlihat biasa saja, hanya memberikan balita ‘sebutir’ vitamin, tapi dampaknya sungguh luar biasa. Trend cakupan balita yang datang dan ditimbang di Posyandu meningkat drastis, dan stabil pada kisaran 90% ke atas, yang artinya sweeping untuk memenuhi kewajiban penimbangan untuk seluruh balita hanya menyisakan pekerjaan yang tidak mencapai 10% dari total sasaran.



Dari diagram di atas terlihat trend cakupan D/S yang cenderung mendekati angka 100% meski tidak sedang pada masa ‘Pekan Penimbangan. Sedang secara detail berdasarkan angka absolutnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.


Sumber: Data Sekunder Puskesmas Perampuan
Angka di atas merupakan rekapitulasi dari seluruh Posyandu di wilayah Puskesmas Perampuan yang rekapitulasinya dilakukan sendiri oleh penulis dari laporan kegiatan Posyandu.

Katanya Puskesmas Perampuan bukan tergolong Puskesmas kaya? Kok bisa menyediakan vitamin tambahan untuk Posyandu? Berapa sih kebutuhan biayanya? Dengan hanya ‘sebutir’ vitamin, maka sebenarnya kebutuhan untuk menarik minat balita ini tidak banyak.
Puskesmas membeli vitamin merk Fitkom dalam botol yang berisi 30 butir yang di pasaran dalam kisaran harga Rp. 15.000,-, yang karena pembelian dalam jumlah besar Puskesmas Perampuan bisa mendapatkannya dengan harga Rp. 8.500,- per botolnya. Dengan sasaran dalam kisaran 3.000 balita, maka kebutuhan per bulan mencapai Rp. 850.000,-. Puskesmas memanfaatkan dana BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) untuk pembelian vitamin ini.

“...untungnya ada BOK pak. Kalau tidak ada BOK puskesmas tidak bisa bergerak!”  kata Kepala Puskesmas Perampuan. Sebuah pemanfaatan dana BOK yang efektif dan sesuai dengan peruntukannya.

Dalam prakteknya di lapangan, pembagian vitamin ini juga dibarengi pembagian sirup vitamin Vical. Vitamin yang ini merupakan vitamin standar yang dibagikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat untuk seluruh Posyandu di wilayahnya.

“Setelah minum vitamin di Posyandu, anak saya makannya jadi kuat Bu. Dimana sih bu belinya vitamin itu (Vical)? kok saya mau membeli di apotek tidak ada...” tanya salah seorang ibu balita yang ikut datang ke Posyandu pada petugas yang mendampingi pelaksanaan Posyandu.

Efek domino ini tidak berhenti sampai di situ saja. Saat ini di wilayah Puskesmas Perampuan telah terbebas dari balita gizi buruk maupun gizi kurang. Sebuah kondisi yang pada awal tahun 2012 dan tahun-tahun sebelumnya sulit ditemui, yang pada akhirnya memaksa Puskesmas mengalihkan anggaran yang sebelumnya dianggarkan untuk penanggulangan gizi kurang/buruk menjadi anggaran untuk keperluan lainnya.

Dalam kesempatan lain, Kepala Puskesmas juga berusaha memenuhi adanya 3 (tiga) jenis petugas yang hadir di Posyandu, untuk menjamin bahwa Posyandu adalah benar-benar Pos Pelayanan ‘TERPADU’. Tiga petugas itu terdiri dari komponen bidan, perawat dan petugas gizi. Hal ini juga lah yang mampu membuat masyarakat yang datang membawa balitanya merasa terperhatikan, kesehatan anaknya benar-benar dipantau secara baik, dan konsultasi kesehatan bisa benar-benar berjalan dan dilakukan.

Untuk memperbaiki pencatatan dan pelaporan Posyandu, Puskesmas Perampuan juga melakukan perubahan form standar dari Dinas Kesehatan. Proses penyusunan form baru ini mengadopsi dari beberapa form laporan standar yang digabungkan menjadi satu untuk memudahkan proses pencatatannya. Langkah yang demikian ini dipikirkan dan dibuat bersama-sama saat rapat rutin Puskesmas.

Cerita manis soal Posyandu ini bukannya mulus tanpa masalah. Saat ini Puskesmas sedikit kelimpungan karena hampir 70% bidannya sedang sekolah, sehingga memerlukan manajemen yang cukup merepotkan. Hal ini juga masih ditambah dengan masalah Posyandu yang terkait masalah politis, dengan akan dimulainya babak baru pergantian kepala desa. Upaya kesehatan, sebuah upaya yang seringkali menemui kendala non teknis, yang seringkali justru tidak berhubungan dengan hal teknis kesehatan itu sendiri.


Mini Lokakarya yang Diperluas

Banyaknya kemajuan yang dicapai Puskesmas Perampuan tidaklah berarti bahwa tim Puskesmas bekerja sendirian. Hal ini juga terkait dengan dukungan dari banyak pihak di luar ‘orang’ kesehatan. Pelibatan sektor dan pihak lain dimasyarakat juga tak luput dari perhatian.

Pada bulan Juli 2012, Puskesmas Perampuan berinisiatif meluaskan keterlibatan banyak pihak dalam mini lokakaryanya. Tercatat ada Dikpora (Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga) Kecamatan, PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana), tokoh masyarakat, tokoh agama, kepala desa serta kader, yang jumlahnya mencapai 80 orang.

“Sebuah mini lokakarya terbesar yang pernah diselenggarakan di wilayah Lombok Barat,” aku staf petugas Dinas Kesehatan yang berkesempatan mensupervisi mini lokakarya tersebut.

Dalam mini lokakarya ini dihasilkan beberapa kesepakatan yang diharapkan dapat memberikan dampak sustainabilitas dari gerakan perubahan yang telah dan sedang dilakukan. Di antaranya adalah mengaktifkan kembali desa siaga, yang didalamnya mengatur kesepakatan terkait pemetaan dan pembagian pekerjaan.

“Kami bersepakat membagi pekerjaan. Puskesmas melakukan apa, desa melakukan apa, kader melakukan apa...” kata Kepala Puskesmas.

Dalam forum yang sama juga dilakukan upaya alternatif pembiayaan operasional Posyandu dengan melakukan pemetaan calon-calon donatur yang ada di wilayah setempat. Selain itu juga disepakati untuk mengaktifkan kembali pola lama jimpitan. Jimpitan berupa urunan segenggam beras atau kacang hijau, yang semua peruntukkannya untuk operasional Posyandu. Kacang hijau akan diolah menjadi bubur untuk PMT (Pemberian Makanan Tambahan), dan beras akan dikumpulkan untuk biaya operasionalnya.

Terakhir adalah ide dari Puskesmas Perampuan yang juga dilontarkan di forum tersebut, yaitu pengadaan odong-odong (kereta kelinci), untuk menarik dan tetap mempertahankan partisipasi masyarakat, terutama balita, di Posyandu. Saat ini sedang dihitung dan diupayakan kebutuhan biayanya, yang diprediksikan eksekusi pelaksanaannya pada akhir bulan November atau awal Desember tahun ini.

Ahh... ga sabar rasanya ingin bisa segera naik odong-odong ke Posyandu...!


-ADL-

Catatan Perjalanan Benjina; Sisi Lain Kepulauan Aru

Benjina, 16 September 2012

Perjalanan kali ini kami berkesempatan menembus lebih jauh di wilayah Kabupaten Kepulauan Aru. Puskesmas Benjina, salah satu puskesmas dengan jangkauan ‘termudah’ di wilayah ini, menjadi target sasaran. Perjalanan menuju lokasi Puskesmas Benjina bisa ditempuh dengan perahu bermotor reguler dengan perjalanan sekitar 3-4 jam dari ibukota Kabupaten Kepulauan Aru, Dobo. Perjalanan yang cukup ‘mudah’ untuk wilayah kabupaten kepulauan yang memiliki 547 pulau ini.

Perjalanan kali ini dalam rangka evaluasi pelaksanaan Jampersal di wilayah ini. Pada kesempatan ini kami berangkat berdelapan. Tiga orang dari Pusat Humaniora, seorang dosen Poltekkes Mataram, dua orang dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru, serta dua orang driver speedboat milik Dinas Kesehatan yang kami pinjam. Pada saatnya nanti di wilayah Puskesmas Benjina kami ditemani lagi oleh dua orang enumerator yang berasal dari perawat Puskesmas Benjina sendiri.

Puskesmas Benjina terletak di Desa Benjina, Kecamatan Aru Tengah, yang berada di pesisir sebelah barat Pulau Kobroor. Dalam kecamatan yang sama sebenarnya ada 4 Puskesmas yang beroperasi untuk sekitar 24 desa yang ada di wilayah ini, sedang Puskesmas Benjina sendiri bertanggung jawab atas 11 desa, dengan bentangan wilayah yang cukup luas.

Pertama kali merapat di daratan Benjina, kami disambut oleh ‘mbak-mbak’ yang sedang bergerombol menunggu ‘suami’nya bertandang. Kesan awal yang kurang manis, dan benar-benar menjadi kurang manis pada saat semua cerita terkuak pada akhirnya. Tapi kali ini kita simpan sebentar catatan kurang manis itu.


JAMPERSAL DAN SISTEM PELAYANAN KESEHATAN

Kunjungan pertama adalah kulonuwun ke Puskesmas Benjina sekaligus untuk assessment dengan seluruh bidan yang melayani Jampersal di wilayah ini. Di Puskesmas Benjina terdapat tenaga bidan sebanyak lima orang, yang entah mengapa semuanya ditugaskan berkumpul di Puskesmas Induk Benjina saja. Sama sekali tidak ada ‘bidan desa’ di wilayah ini? Dalam sebuah kesempatan diskusi dengan salah satu Kepala Dusun, Dusun Papakula Kecil, terungkap bahwa di desanya tidak ada tenaga bidan sama sekali, yang ada adalah 4 orang tenaga dukun bayi.

Menurut pengakuan rekan Puskesmas, terdapat 3 Pustu (Puskesmas Pembantu), yaitu di Namara, Selibatabata dan Fatujuring. Hanya saja yang ada tenaga perawat hanya di Pustu Selibatabata, dua lainnya masih kosong. Di wilayah Benjina juga ada satu Poskesdes (Pos Kesehatan Desa), yaitu di Maririmar yang juga tersedia tenaga perawat laki-laki.

Puskesmas Benjina dikepalai oleh seorang dokter, yang merupakan seorang dokter lulusan pertama yang asli daerah, yang rumahnya saat ini berada di Makassar. Saat ini beliau sudah dipindahkan sebagai kepala bidang di Rumah Sakit Kabupaten di DOBO, jadi secara otomatis lebih sering di Dobo dan Makassar daripada di Benjina.

Selanjutnya kami banyak melakukan penelusuran ibu hamil-bersalin-nifas yang menggunakan fasilitas Jampersal. Dalam pelaksanaan penelusuran kami percayakan pada petugas dari Dinas Kesehatan serta petugas dari Puskesmas Benjina. Pada wilayah Rumah Kayu Indonesia atau biasa disingkat RKI, kawasan berpenduduk paling ramai, kami menemukan fakta sekitar 15 dari 30 nama yang tertera di kohort Puskesmas tidak ada sama sekali di wilayah dimaksud. Tidak validnya data kohort untuk klaim Jampersal ini menyebabkan kami melakukan penelusuran ibu hamil-bersalin-nifas secara langsung ke masyarakat dengan tidak bergantung lagi secara penuh pada kohort Puskesmas.

Dalam sebuah kesempatan diskusi yang melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama, yang dihadiri oleh pendeta, kepala desa, kepala dusun, kader, dukun bayi, tokoh wanita serta seorang tokoh pemuda, mereka mengaku sama sekali tidak tahu menahu tentang Jaminan Persalinan atau yang lebih populer disingkat dengan Jampersal. Mereka bengong dan terdiam seribu bahasa ketika ditanyakan tentang apa itu Jampersal? Dalam kesempatan lain Kepala Puskesmas mengaku menyelenggarakan pertemuan lintas sektor secara rutin tiga kali sebulan dengan mempergunakan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).

Pada kesempatan diskusi tersebut para tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat juga sempat melontarkan usulan pengadaan pos-pos siaga di beberapa titik desa. Karena pelayanan kesehatan ibu dan anak yang mengandalkan satu titik di puskesmas saja menjadi salah satu faktor penyulit akses masyarakat di wilayah ini. Dalam forum diskusi yang sama, Kepala Desa Benjina menyatakan kesanggupannya untuk menyediakan tanah di wilayahnya untuk keperluan tersebut. Usulan lain yang menarik adalah usulan dari bapak pendeta yang untuk memberi perhatian dan penghargaan bagi dukun bayi. Usulan yang sangat manusiawi dari masyarakat yang merasakan manfaat keberadaan dukun bayi di tengah ketidaktersediaan tenaga kesehatan.

Menurut pengakuan Kepala Puskesmas yang di’amin’kan oleh rekan Puskesmas lainnya, menyatakan bahwa Puskesmas menurunkan petugas untuk berkeliling di Posyandu sekali sebulan di setiap wilayah yang didominasi dengan jalur laut. Jadi, banyak masyarakat di wilayah kerja Puskesmas di wilayah ini bersentuhan dengan pelayanan kesehatan sebulan sekali. Jadi bila sakit saat baru saja ada kunjungan Posyandu, maka kita harus bersabar menunggu satu bulan kemudian untuk mendapatkan pengobatan.

Dalam kesempatan ini kami juga sempat berkunjung dan berbaur dengan masyarakat di beberapa lokasi. Setidaknya 7 titik lokasi yang menjadi ampuan Puskesmas Benjina telah kami datangi, yaitu Desa Benjina, wilayah RKI-Benjina (Rumah Kayu Indonesia), Desa Gulili, Desa Namara, Desa Selilau, Desa Fatujuring, dan wilayah Trans-Maijurung. Menurut masyarakat di lokasi-lokasi tersebut, memang mereka bersentuhan dengan petugas kesehatan sebulan sekali sesuai dengan jadwal Posyandu, tetapi seringkali juga mundur, sampai pada akhirnya terlewat pada jadwal bulan berikutnya lagi. Mereka bercerita dengan tetap menaruh kepercayaan penuh pada petugas kesehatan, dan bahwa memang menurut mereka kondisi ini terjadi berada di luar kuasa petugas kesehatan.

Ada sebuah insiden kecil pada saat kami hendak meninggalkan Desa Gulili pada salah satu kunjungan, di dermaga seorang kakek berjalan terbungkuk menggunakan tongkat hendak melompat ke speedboat kami, posisinya sudah duduk di bibir dermaga dengan kaki hendak menjangkau speedboat. Kakek yang sedang sakit itu mengira kita sedang ada jadwal Posyandu, dan berharap mendapat pengobatan dari mantri yang menyertai perjalanan kami. Sungguh tak tertahan hati menangis merasai rintih dan harapnya. Dan betapa Mbak Ning, mantri perempuan dari Purwokerto itu begitu telaten memberi penjelasan sekaligus memupuk harapan si kakek, dan meyakinkan bahwa dia akan kembali menjumpai kakek itu. Bersabarlah kek, bersabarlah... entah sampai kapan?
Konfirmasi kami lakukan ke petugas Puskesmas tentang penjadwalan Posyandu ini, kami mendapat jawaban bahwa memang jadwal Posyandu keliling itu rutin, tapi juga tergantung ketersediaan uang. Setidaknya membutuhkan Rp. 600.000,- sekali jalan untuk tiga sampai empat hari berkeliling Posyandu di wilayah-wilayah ampuan Puskesmas tersebut.

Tergantung ketersediaan uang? Sungguh miris mendengar jawaban ini. Bukannya Kementerian Kesehatan telah meluncurkan dana BOK ke semua Puskesmas? Yang setelah re-check ke petugas Dinas Kesehatan menemukan kenyataan bahwa Puskesmas Benjina menerima dana BOK sekitar 250 juta. Itu belum termasuk dana operasional Puskesmas yang berasal dari APBD.

Kita coba berhitung untuk ‘ketersediaan uang’ ini. Bila dibutuhkan 3 kali perjalanan untuk menjangkau Posyandu yang memerlukan biaya transportasi laut, yang sekali perjalanannya membutuhkan biaya Rp. 600.000,-, maka sesungguhnya kebutuhan per bulan untuk transportasi laut hanya membutuhkan Rp. 1.800.000,-, dan dalam setahun hanya pada kisaran Rp. 21.600.000,-. Lalu dibandingkan dengan kucuran dana BOK yang sekitar Rp. 250.000.000,-? Yang sekali lagi setelah konfirmasi dengan Dinas Kesehatan penyerapan dana BOK di Puskesmas Benjina mencapai 100%.

Kebutuhan biaya sesuai uraian di atas adalah untuk sewa longboat dari nelayan. Puskesmas Benjina sendiri sebetulnya sudah mempunyai speedboat sendiri, hanya saja sudah rusak sejak dua tahun yang lalu. Menurut keterangan Dinas Kesehatan sempat dirapatkan soal kerusakan speedboat ini dengan beberapa Puskesmas yang mengalami hal yang sama. Pada saat pengambilan keputusan, para Kepala Puskesmas merasa sanggup memperbaiki speedboatnya sendiri tanpa diambil alih oleh Dinas Kesehatan. Tetapi hasilnya untuk Puskesmas Benjina sampai saat ini dari dua tahun yang lalu tidak ada perbaikan sama sekali.


Gambaran lain adalah rencana pengembangan Puskesmas Benjina menjadi Puskesmas Rawat Inap. Pada tahun 2006 Pemerintah Propinsi membangunkan gedung rawat inap yang berjarak sekitar setengah kilo dari Puskesmas yang ada sekarang. Dan kenyataannya sampai sekarang, tahun 2012, enam tahun kemudian, pembangunan gedung yang asal-asalan dan dipaksakan menjadi mangkrak dan tidak berpenghuni, yang menurut informasi Kepala Puskesmas Benjina kuncinya baru diserahkan sekitar bulan lalu dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru juga membangun gedung rawat inap yang dibangun persis di sebelah gedung yang dibangun Pemerintah Propinsi. Proses pembangunannya sampai dengan saat ini sudah mencapai 60%.

Ada beberapa opsi kebijakan praktis yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan dan atau menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan di wilayah Benjina. Opsi kebijakan ini bisa dipilih salah satu sebagai sebuah kebijakan yang dijalankan, atau bisa juga dilaksanakan secara bersamaan. Tergantung dengan kemampuan yang ada serta skala prioritas dari pengambil kebijakan.

Pertama. Melihat fasitas umum yang ada di desa-desa wilayah Benjina yang sangat memprihatinkan, maka bisa dimaklumi jika apa tenaga kesehatan pun akan sangat manusiawi bila dia menolak untuk ditempatkan di sana. Maka sudah seharusnya pemerintah daerah mulai memikirkan ketersediaan sarana pendukung dan fasilitas umum. Hal ini memerlukan waktu, yang bisa dijadikan sebagai sebuah langkah jangka panjang.

Kedua. Memperbanyak frekuensi jadwal puskesmas terapung keliling. Langkah ini cenderung praktis dengan melihat ketersediaan sumber daya yang ada. Hanya diperlukan penambahan biaya operasional sewa longboat yang cukup besar sesuai dengan frekuensi yang diharapkan.

Ketiga. Pengadaan speedboat sebagai kendaraan operasional. Langkah ini harus disertai pula dengan pengadaan tenaga teknis awak boat untuk menjamin operasionalisasi puskesmas terapung keliling. Pada opsi kebijakan ini secara jangka panjang lebih mengirit biaya operasional daripada opsi sewa longboat.

DAMPAK INDUSTRIALISASI PERIKANAN DI BENJINA

Pada awalnya Benjina merupakan salah satu wilayah sasaran transmigrasi di Kepulauan Aru. Transmigran di sini dengan kekhususan pada dua jenis mata pencaharian, yaitu nelayan dan petani. Nelayan berlokasi di pinggiran pantai, sedang transmigran petani berada jauh lebih ke dalam pulau. Pada salah satu dusun transmigran petani yang sempat saya kunjungi, berjarak sekitar setengah jam perjalanan dari bibir pantai, dengan jalan kaki menyusuri jalan setapak yang disemen dengan kondisi berlubang di sana-sini.

Dahulu, di wilayah ini, di seberang Desa Benjina, di Pulau Maekor, berdiri beberapa perusahaan perikanan yang pada saat jaya-jayanya menyerap pekerja sekitar 8.000 orang lebih yang ditempatkan di mess-mess perusahaan. Pada saat-saat tersebut para transmigran juga turut berjaya dengan menjadi supplier hasil bumi untuk kebutuhan konsumsi para karyawan, serta supplier hasil perikanan sebagai core bussiness perusahaan tersebut.

Perusahaan-perusahaan yang dimodali asing ini banyak mendatangkan pekerja penangkap ikan beserta kapal-kapalnya dari Thailand. Kondisi ini menjadikan kondisi ekonomi pada saat itu menjadi sangat bergairah, dan memacu berduyun-duyunnya pendatang dari luar wilayah, termasuk di dalamnya para mbak-mbak yang menjadi penghibur pelepas lelah nelayan-nelayan Thailand yang telah bekerja seharian.

Tak cukup sampai di sini, para nelayan Thailand tersebut banyak yang pulang pergi di wilayah ini, dengan tenggang waktu yang cukup lama dan sering, sesuai dengan kontraknya pada perusahaan. Maka lahirlah ‘kebutuhan-kebutuhan’ baru. Kultur baru ‘kawin kontrak’ pun mulai bermunculan dan bertumbuh.


Seiring berjalannya waktu, pasca krisis moneter yang melanda republik ini, perusahaan perikanan ini bangkrut, dan mengurangi pekerjanya secara besar-besaran. Efeknya sungguh membuat miris, para transmigran banyak yang pulang kembali ke daerahnya, karena hasil pertaniannya tidak mampu terserap lagi oleh perusahaan. Para ‘janda’ Thailand pun banyak ditemui di mess-mess sekitar perusahaan yang beralih fungsi menjadi rumah-rumah bedeng dengan kondisi yang jauh dari layak, yang menurut rekan peneliti senior yang bersama saya lebih mirip (ma’af) kandang kambing. Kondisi lebih layak justru ditemui pada tempat tinggal mbak-mbak penghibur, meski juga tidak terlalu jauh berbeda. Bila Menteri Kesehatan yang seorang aktivis penanggulangan HIV/AIDS serta Gender ada di sini, saat ini, tentu akan merasakan hal yang sama dengan yang kami rasakan, betapa perempuan-perempuan kita diperlakukan menjadi lebih mirip (ma’af) tempat sampah di sini.

Saat ini, kamipun masih sering menemui orang Thailand yang tinggal di sini, yang seringkali berjalan sempoyongan, mabuk sopi (minuman keras khas Aru). Dari cerita-cerita penduduk dan teman-teman Puskesmas, banyak orang-orang Thailand yang melarikan diri dan tinggal di hutan, karena kontraknya telah habis, dan mereka tidak mau kembali atau dideportasi ke Thailand.
Dalam hati sempat terlintas tanya,
”Kenapa harus mendatangkan orang Thailand?“
“Kenapa tidak pakai orang kita?”
“Apakah orang kita tidak mampu?”
“Apakah sudah tidak ada pengangguran di Republik ini?”


CERITA TENTANG MBAK-MBAK DARI JAWA

Sore itu kami berkesempatan hunting foto sunset di dermaga dekat lokasi mbak-mbak itu. Kami duduk-duduk biasa saja bersama mereka, seperti layaknya tetangga, toh di situ juga berbaur ibu rumah tangga lain beserta anak-anak. Dari kejauhan terlihat ada kapal penangkap ikan yang masuk dan mau merapat di perusahaan, seketika sekelompok mbak-mbak itu berteriak spontan...
“Horeeeee... kapal dataaang! Kapal dataaaaang! Bojoku tekooo...”
Teriakan spontan yang membuat kami trenyuh pada akhirnya, dengan bibir yang tak henti-hentinya mengepul asap putih dari rokok yang melekat erat pada sela-sela jari, mereka bergerombol membunuh waktu. Hampa. Suwung.

Tarif short time yang berlaku dengan rata-rata Rp. 100.000,-. Kebanyakan tamu yang berkunjung berasal dari nelayan Thailand. Menurut driver speedboat yang kami bawa, sempat ditawari dengan promosi diskon, dan mereka pun bisa banting harga sampai dengan Rp. 30.000,- saat tidak ada kapal nelayan Thailand yang merapat. Harga yang cukup murah untuk sebuah harga diri.

Tarif long time dipatok seharga Rp. 500.000,- untuk waktu kebersamaan semalam suntuk sampai dengan pagi hari. Si Lelaki akan mendapat perlakuan khusus sampai dengan suguhan sarapan pagi yang dimasak oleh tangan mbak-mbak itu sendiri. Mengisyaratkan kerinduan mereka untuk memberi pelayanan selayak suami sesungguhnya.

Yaaah... bisa dibilang seluruh mbak-mbak itu berasal dari Pulau Jawa. Kata-kata mereka begitu halus saat kita pun menyapanya dengan sopan.
“Nyuwun sewu mbaak, permisi numpang lewaaat...”
“Oooo... tiyang Jawi tooo? Monggo maaas...”
Sekilas percakapan saat melintas dari dermaga di sebelah rumah tinggal mereka. Dari jendela terlihat poster ‘walisongo’ terpampang di sudut kamar mbak-mbak itu. Isyarat apa lagi yang saya bisa maknai selain kerinduan mereka untuk kembali dalam kehidupan normal?

Saat ini menurut rekan pejabat dari Dinas Kesehatan sudah terdeteksi 6 orang mbak-mbak di wilayah itu yang mengidap HIV/AIDS. Pemeriksaan rutin setiap tiga bulan sekali dilakukan oleh petugas P2 (Pemberantasan Penyakit) dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru, yang menurut cerita beberapa rekan mereka melakukan pemeriksaan sekaligus pemakai gratis mbak-mbak itu. Saya berusaha untuk tidak kaget dan memasang ekspresi datar saja mendengarnya. Terdiam. Membatu.

***
Sebuah kunjungan singkat yang memunculkan banyak pertanyaan besar di kepala!
Bagaimana seharusnya mengantisipasi culture shock sebagai dampak dari industrialisai? Bagaimana berpikir tentang pemerataan pelayanan kesehatan (equity), bila pelayanan saja tidak tersedia? Bagaimana berkoar tentang jaminan kesehatan semesta (universal coverage), bila lagi-lagi pelayanan kesehatan dasar saja tidak ada wujudnya? Tentu saja penyerapan dana hanya akan terserap di wilayah-wilayah yang pelayanan kesehatannya sudah tersedia, dan pada akhirnya akan lebih memperparah ketidakadilan yang sudah subur.

Saya salah satu pendukung gagasan universal coverage, jaminan kesehatan untuk semua orang, tapi...



“saat ini beta su pi dari tanah Aru, tapi kenangan seng hilang dari ingatan. Suatu saat beta akan datang lai... akan datang lai...“


-ADL-

Pulau Tello, Cerita lain tentang Nias Selatan

Pulau Tello, 16 Juni 2012


Perjalanan kali ini dengan misi uji coba kuesioner Riskesdas tahun 2013, membawa saya ke salah satu DTPK (Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan) yang sekaligus daerah terluar republik ini. Pulau Tello, demikian pulau berpenghuni sekitar 8 ribu jiwa ini biasa disebut. Pulau yang berada dalam wilayah pemerintahan Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan ini merupakan salah satu pusat bagi pulau-pulau kecil lain di sekitarnya.

Pulau pusat? Ahh... jangan terlalu dibayangkan yang terlalu muluk. Besarnya tak melebihi satu kelurahan di Pulau Jawa, dan bahkan di peta Indonesia pun tak terlihat keberadaannya. Sejatinya di Wilayah Pemerintahan Kecamatan Pulau-Pulau Batu terdiri atas sekitar 56 desa, tetapi yang berada di Pulau Tello ada sekitar 18 desa saja.



Saya mencoba mengelilingi pulau kecil ini dengan naik motor  bersama rekan anthropolog, Kang Setia Pranata. Secara keseluruhan perjalanan keliling pulau tak lebih hanya 14 kilometer saja, dengan jalan beraspal selebar 2 meter yang kadang meluas, kadang menyempit, meski yang lebih sering adalah menyempitnya. Perjalanan menyusuri pantai ini seharusnya menyenangkan, karena pemandangan pantai, laut dan pulau-pulau lain yang sungguh-sungguh indah, tapi kesenangan ini harus terganggu, karena saya yang duduk di depan menjadi driver, harus waspada terhadap kondisi jalan yang beberapa ruasnya telah rusak.

Dalam perjalanan mengelilingi pulau yang singkat dan menyenangkan ini, beberapa kali kami harus berhenti karena hujan. Hujan turun mulai dari rinai sampai cenderung lebat selalu menemani keberadaan kami selama di pulau ini. Cuaca di pulau ini memang sering tidak menentu, hari ke hari terasa sangat ekstrim. Sehari cerah dan terang benderang, hari berikutnya bisa terjadi hujan badai yang sungguh menakutkan.

Sepanjang perjalanan kami disuguhi banyak tambahan informasi terkait adat budaya warga Pulau Tello yang dalam beberapa hal mirip dengan induk Kabupatennya di Teluk Dalam yang menyatu dengan Kabupaten Nias di Pulau Nias.

Dalam pola tata letak rumah dalam satu desa, yang kurang lebih berisi 20 rumah, mengelilingi sebuah tanah lapang dengan membentuk huruf ‘U’, yang oleh masyarakat setempat biasa disebut sebagai ewali. Tata letak seperti ini mirip dengan pola desa masyarakat Nias di Teluk Dalam, hanya di Teluk Dalam di tengah-tengah perumahan desa tersebut berdiri kokoh tumpukan batu setinggi 2 meter untuk adat ‘lompat batu’ yang sudah kesohor se-antero nusantara.

Pola tradisional ewali pada saat ini telah sedikit ‘rusak’ dengan adanya tambahan bangunan pada gerbang sebelah kiri dengan tulisan yang cukup besar ‘PNPM MANDIRI’! yang merupakan bangunan MCK (mandi-cuci-kakus) yang didanai dari PNPM Mandiri.


Keberadaan ewali di sepanjang pulau ini memiliki adatnya masing-masing yang seringkali berbeda satu dengan lainnya. Di pulau ini masyarakatnya sebagian besar beragama Islam dan Nasrani dengan jumlah yang bisa dibilang berimbang. Mereka hidup dalam koloni-koloni ewali yang seringkali berselang-seling di sepangjang ewali yang berjajaran. Satu ewali Muslim, di sebelahnya Nasrani, sebelahnya lagi Muslim, demikian.
Beberapa ewali memiliki adat maluaya, yaitu budaya berpantun dan bersyair pada saat-saat upacara kematian dan atau perkawinan. Hal ini mirip dengan budaya maena di daerah Teluk Dalam-Nias Selatan yang pada tahun 2012 ini dicoba dimasuki dengan memasukkan syair-syair bernafas kesehatan sebagai upaya intervensi Kesehatan Ibu dan Anak oleh Pusat 4 Litbangkes ( Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat) dengan bekerja sama dengan akademisi dari Universitas Sumatera Utara.

***
Perjalanan tak melulu menyenangkan, meski kami berusaha betul menikmatinya. Dalam beberapa kesempatan saya melihat anak-anak maupun orang dewasa yang ‘cacat’, tangan atau kakinya tidak berfungsi dengan baik akibat tidak tumbuh sempurna, yang dalam bahasa Jawa sering disebut sebagai ‘cekot’, atau bahasa kurang ajarnya tangan atau kakinya ‘keriting’ (ma’af). Kondisi ini beberapa kali saya temui di Desa Pasar Pulau Tello yang merupakan basecamp kami, yang juga kebetulan adalah ‘pusat’ keramaian di Pulau ini. Setelah saya konfirmasi pada beberapa rekan Puskesmas, mereka membenarkan realitas tersebut. Setidaknya ada 10-20 orang dengan kondisi yang demikian di sekitar wilayah tersebut.

Saya jadi teringat dengan keberadaan ‘kampung gila’ di wilayah Kabupaten Ponorogo-Jawa Timur, yang pada tahun 2011 lalu rekan saya Aan Kurniawan, anthropolog, sempat tinggal di desa tersebut untuk kajiannya. Saya coba gali lebih jauh informasi apapun terkait kondisi tersebut.

Kecurigaan saya ada ‘sesuatu’ adat budaya setempat yang membuat kondisi tersebut memungkinkan terjadi. Kecurigaan saya bertumpu pada pola genetik yang mengikut pada ‘pola perkawinan’ adat setempat, dan sepertinya kecurigaan saya menemukan titik temu.

Masyarakat adat Pulau Tello memiliki kebiasaan menikah dengan sesamanya yang satu marga, satu keluarga, satu ewali. Pola perkawinan seperti ini yang saya curigai seringkali menghimpun ‘kelemahan’ genetik dalam satu keluarga, sehingga ‘kelemahan’ tersebut tetap diturunkan pada generasi selanjutnya. Setidaknya kelemahan pola perkawinan ini merujuk pada kajian terdahulu terkait galur genetik hemophilia pada keluarga Kerajaan Inggris (kalau keliru tolong dikoreksi).

Tapi... saya toh bukan peneliti genetik semacam itu, mesti ada penelitian lebih lanjut oleh peneliti  yang mendalami masalah tersebut. Siapa tahu rekan peneliti dari Litbangkes ada yang tertarik mendalami fenomena ini, baik dengan pendekatan teknis genetik maupun pendekatan budaya terhadap pola perkawinannya.

Ahh... selalu saja ingin tahu.


-ADL-

Apa yang salah dengan Manggarai???

by Agung Dwi Laksono


Surabaya, home sweet home, 25 Juni 2012

Propinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu Propinsi yang berdasarkan Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat termasuk sebagai Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK). Terdapat 14 kabupaten dari 16 Kabupaten/Kota di Propinsi ini yang masuk sebagai Kategori DBK. Hanya menyisakan Kota Kupang dan Kabupaten Flores Timur yang terbebas dari kriteria DBK. Kriteria DBK adalah kabupaten atau kota yang mempunyai nilai IPKM di antara rerata sampai dengan – 1 (minus satu) simpang baku, dan mempunyai nilai kemiskinan (Pendataan Status Ekonomi/PSE) di atas rerata.



Bila kila bedah komponen sistem pelayanan kesehatan ibu dan anak, maka sesungguhnya komponen input yang berupa rasio ketersediaan tenaga dokter per puskesmas dan ketersediaan tenaga bidan per desa, sesungguhnya Kabupaten Manggarai (ranking terakhir; 16) memiliki rasio yang lebih bagus dibanding dengan Kabupaten Flores Timur (perbandingan antar kabupaten; Kota Kupang dikecualikan).

Rasio dokter per puskesmas di Kabupaten Flores Timur hanya 1 (satu) dokter per puskesmas, sedang di Kabupaten Manggarai mencapai 2-3 dokter per puskesmas. Demikian juga dengan rasio tenaga bidan dibanding dengan jumlah desa, yang mencapai 1,05 di Kabupaten Flores Timur dan 1,22 di Kabupaten Manggarai.

Hal ini menjadi berbalik bila kita membandingkan output pencapaian sistem pelayanan kesehatan ibu di ke-dua kabupaten tersebut. Persalinan ke tenaga kesehatan di Kabupaten Flores Timur mencapai 76,99%, sedang di Kabupaten Manggarai hanya mencapai 17,38%. Hanya pencapaian pada Kunjungan Neonatus 1 (KN1) Kabupaten Manggarai memiliki capaian cakupan yang lebih baik dari Kabupaten Flores Timur, yaitu 33,33% dibanding 23,08%.

Pencapaian output yang terbalik dibanding dengan input juga terjadi pada sistem pelayanan kesehatan anak. Pencapaian imunisasi lengkap balita di Kabupaten Flores Timur lebih baik (45,93%) dibanding Kabupaten Manggarai yang hanya sebesar 23,33%. Demikian juga dengan indikator balita ditimbang, yang selain menunjukkan kinerja sistem pelayanan kesehatan anak juga menunjukkan pemberdayaan pada tingkat partisipasi masyarakat. Di Kabupaten Flores Timur balita yang ditimbang mencapai 77,03%, jauh sekali dibanding dengan capaian penimbangan balita di Kabupaten Flores Timur yang pencapaiannya tidak lebih dari separuh pencapaian di Kabupaten Flores Timur, hanya pada kisaran 35,60%.

Berdasarkan paparan data di atas dapat disimpulkan adanya suatu kesalahan pada sistem pelayanan kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Manggarai. Kabupaten Manggarai dengan input sistem pelayanan kesehatan yang lebih baik, justru menuai ouput yang lebih buruk dibanding Kabupaten Flores Timur.

Ada apa gerangan dengan Sistem Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak di Manggarai?


-ADL-