Minggu lalu, tiga teman peneliti sedang melakukan pengamatan dalam sebuah moment pertemuan di Kabupaten Sampang-Madura. Dalam salah satu wawancara dengan Kabid Kesehatan ibu dan Anak Dinas Kesehatan terungkap bahwa kebanyakan masyarakat masih banyak yang memilih untuk melahirkan di rumah dukun bayi.
Persalinan di rumah dukun tetap menjadi pilihan, meski saat ini telah ada upaya pembebasan beaya persalinan ke tenaga kesehatan, bahkan termasuk pelayanan antenatal care maupun perawatan pasca persalinan. Faktor trust maupun kenyamanan patut diduga menjadi alasan utama memilih Dukun sebagai pilihan utama penolong persalinan. Dukun, yang telah berpraktek puluhan tahun telah mampu merebut kepercayaan masyarakat. Pelayanan penuh keikhlasan menjadikan tumbuh suburnya rasa nyaman.
Keikhlasan menolong persalinan dan bahkan sampai beberapa waktu pasca persalinan yang dihargai hanya dengan seekor ayam dan ucapan terima kasih pun diterima dengan pelayanan penuh kesabaran. Sesuatu yang jarang ditemui pada tenaga kesehatan.
Keberadaan dukun bayi, harus diakui merupakan salah satu aset kekayaan republik ini.
Pilihan pemerintah republik ini pada pelayanan medis modern yang lebih masuk rasio akal sehat, bukanlah merupakan pilihan yang salah. Meski tidak bisa juga serta merta melupakan local wisdom yang menjadi akar budaya dan pilihan masyarakat selama ratusan tahun.
Pilihan
untuk selalu mengkambinghitamkan dukun bayi sebagai penyebab utama
kematian ibu dan bayi saat persalinan sudah seharusnya mulai ditinjau
ulang, meski banyak fakta yang menunjukkan banyaknya kematian saat
persalinan dilakukan oleh seorang dukun bayi.Tapi apakah fakta itu mampu menggeser kepercayaan masyarakat untuk tetap melakukan persalinan di dukun?
Pilihan untuk ‘menyingkirkan’ dukun telah diambil,
tapi tetap saja angka kematian ibu dan bayi kita selalu di urutan buncit tertinggal dengan negara-negara kawasan sekitar.
Sudah saatnya lebih wise menyikapi kekayaan lokal budaya kita. Kenyamanan dan kepercayaan masyarakat pada dukun sudah seharusnya diambil sebagai salah satu aset yang harus diolah sebagai pengayaan pelayanan kesehatan ibu dan anak.
Dalam kasus di Sampang,
bila benar masyarakat lebih merasa nyaman dan memilih untuk melakukan persalinan di rumah dukun daripada ke fasilitas kesehatan,
kenapa tidak kita coba membuat kebijakan yang mem’boleh’kan itu?
Bagaimana bila meng’geser’ polindes ke rumah dukun?
Bagaimana bila menjadikan dukun sebagai ‘asisten’ bidan?
Menjadikan ‘rumah’ dukun sebagai tempat persalinan dengan bidan sebagai penolong persalinan, dan dukun bayi sebagai tenaga perawatan pasca nifas dengan supervisi dari bidan.
Tentu saja perlu banyak persyaratan dan penyesuaian bila benar kebijakan ini diambil.
Tapi bukan sesuatu yang mustahil bukan?
Bila kebijakan ini dilihat dari sisi medis, tentu saja klaim sebagai sebuah langkah mundur akan diteriakkan banyak pihak.
Bagaimana bila mundur satu langkah untuk maju sekian langkah berikutnya???
-ADL-
